SERANG|INTIP24NEWS.COM – Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi memaparkan capaian positif implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2025 yang menunjukkan kemajuan signifikan dalam tata kelola pemerintahan, pengentasan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam kegiatan Evaluasi SAKIP 2025 yang diselenggarakan Kementerian PANRB secara daring, Kamis (23/10/2025), Deden menjelaskan bahwa seluruh perangkat daerah kini telah memiliki rencana aksi bulanan dan triwulanan yang diunggah melalui aplikasi SIMAKIP.
“Proses monitoring, evaluasi, hingga pelaporan kini dilakukan secara digital dan transparan. Ini menjadi bagian dari komitmen kami mewujudkan pemerintahan yang akuntabel,” ujar Deden.
Ia menambahkan, pelaksanaan SAKIP di Banten kini didukung oleh digitalisasi administrasi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pergub Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan SAKIP. Arah kebijakan Pemprov Banten 2025–2029 berfokus pada dua isu strategis utama, yaitu pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi berkeadilan.
Melalui sistem tagging lintas perangkat daerah, seluruh program kini ditautkan pada sasaran makro pembangunan daerah. Sejumlah program unggulan menjadi bukti nyata implementasi SAKIP yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti Program Sekolah Gratis, RSUD H. Muhammad Irsyad Djuwaeli di Pandeglang, RSUD Uwes Qorni di Lebak, Program Cek Kesehatan Gratis (CKG), pendirian Koperasi Merah Putih, serta Program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra).
“Seluruh capaian ini adalah hasil kerja keras ASN Pemprov Banten. Ke depan, kami akan terus memperkuat budaya kerja berbasis hasil,” tegas Deden.
Sementara itu, Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan KemenPANRB, Nurhasni, mengapresiasi komitmen Pemprov Banten dalam memperkuat akuntabilitas kinerja. “Kami yakin penguatan SAKIP di Banten mendapat perhatian langsung dari Pak Gubernur dan seluruh jajaran perangkat daerah,” ujarnya.
Sementara sebagai Narasumber Utama, Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa peningkatan kinerja ASN merupakan kunci memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
“Nilai SAKIP bukan tujuan utama, yang penting pelayanan publik dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Andra.
Ia menambahkan, dengan kolaborasi, inovasi, dan pemanfaatan teknologi, Pemprov Banten optimistis dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
( WS/R.FBPB )
