JAKARTA | INTIP24 News – Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menyebut nelayan di pesisir Cilincing, Jakarta Utara diberi keleluasaan beraktifitas di perairan sekitar tanggul laut yang dibangun oleh PT Karya Citra Nusantara (KCN,).
Pramono juga meminta pihak KCN untuk memberikan hibah dana CSR untuk nelayan terdampak.
Hal itu disampaikan gubernur usai mengadakan pertemuan dengan PT Karya Citra Nusantara dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) terkait pembangunan tembok beton di laut Cilincing, Jakarta Utara.
Dari pertemuan itu, lanjut Pramono, telah disepakati nelayan tetap dapat beraktivitas dengan normal.
“Kemarin sudah ada pertemuan antara Pemerintah DKI Jakarta, perusahaan yang mendapatkan izin untuk membangun tanggul laut itu dan juga Kementerian KP,” ujar Pramono di Gereja Katolik Kalvari, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu (14/9).
“Disepakati bahwa aktivitas nelayan diberikan keluasaan untuk tetap bisa dilakukan,” lanjut dia.
Selain itu, Pramono menyebut, PT KCN juga diwajibkan untuk memberikan dana corporate social responsibility (CSR) kepada para nelayan yang terdampak.
“Dan perusahaan diminta untuk memberikan CSR kepada para nelayan yang ada di tempat itu,” ungkap Pramono.
Pramono berharap, dengan kesepakatan ini bisa saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Apalagi, menurutnya, pembangunan ini bakal menjadi pusat ekonomi baru di Jakarta.
“Sehingga dengan demikian secara prinsip simbiosis mutualisme, saling menguntungkan, antara nelayan, perusahaan. Dan juga tentunya Pemerintah DKI yang nanti di tempat itu akan menjadi pusat ekonomi baru di Jakarta,” jelas dia.
Keberadaan tanggul beton di kawasan pesisir Cilincing, Jakarta Utara, dikelola oleh PT Karya Citra Nusantara (KCN).
Direktur Utama PT KCN, Widodo Setiadi, menjelaskan tembok itu merupakan bagian dari pembangunan pelabuhan di Marunda. Proyek ini sudah dimulai sejak 2010 dan kini progresnya mencapai 70 persen.
Proyek ini disebut murni investasi swasta dan pemerintah pusat, tanpa menggunakan dana APBN maupun APBD.
“Sebetulnya proses pembangunan ini kan sudah dimulai 2010 dan polanya sama. Tidak ada yang ribut pada waktu itu, baru sekarang,” kata Widodo saat konferensi pers di PT KCN, Cilincing, Jakarta Utara, Jumat (12/9).
Widodo menjelaskan bahwa tujuan pembangunan tanggul adalah untuk berfungsi sebagai pemecah gelombang atau breakwater, yang merupakan elemen penting dalam konstruksi dermaga. Tanggul beton ini dirancang untuk melindungi kawasan pelabuhan dari gelombang tinggi serta mengurangi sedimentasi yang dibawa arus laut ke kolam pelabuhan.
“Proyek ini baru 70 persen selesai. Pier 1 sudah ada, sementara Pier 2 ditargetkan selesai pada 2025. Adapun Pier 3 yang banyak dibicarakan memang dilengkapi dengan tanggul beton sebagai breakwater,” ungkap Widodo dalam konferensi pers yang diadakan di kawasan PT KCN, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, pada Jumat (12/9/2025).
Proyek ini sejak awal dirancang oleh pemerintah melalui kerja sama dengan pihak swasta. Ia menekankan bahwa proyek tersebut tidak didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan sepenuhnya merupakan investasi dari pihak swasta.
“Pemerintah tidak mengeluarkan uang Rp1 pun. Proyek ini diharapkan menjadi contoh kolaborasi antara swasta dan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” tutur Widodo.
Saat ini, PT KCN sedang mengembangkan terminal umum di Pelabuhan Marunda Pier 3. Pembangunan Pier 3 ini menjadi sorotan publik karena adanya tanggul beton yang dibangun sepanjang 350 meter.
Menurut pernyataan yang disampaikan, PT KCN memiliki hak konsesi selama 70 tahun untuk mengelola terminal umum di Pier 1, 2, dan 3. Setelah periode tersebut, pengelolaan terminal akan dikembalikan kepada negara (Kemenhub).
