JAKARTA | INTIP24 News – Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi diluncurkan pada acara seremoni di sela penyelenggaraan World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026) lalu.
Negara Indonesia disebut menjadi salah satu pendiri Board of Peace (BoP) ditandai dengan penanda tanganan oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada acara tersebut.
Presiden RI Prabowo Subianto menjadi satu di antara sejumlah pemimpin negara yang menandatangani lembaga yang diklaim bertujuan untuk mendorong gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza, merekonstruksi Gaza, serta memajukan perdamaian yang adil dan berlandaskan hukum internasional itu.
Dalam kesempatan itu, beberapa negara ikut menerima undangan Donald Trump dan tanda tangan menjadi anggota Board of Peace di antaranya adalah Arab Saudi, Bahrain, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Turkiye, Hungaria, Qatar, Israel, Bulgaria, Yordania, Kazakhstan, Kosovo, Pakistan, Paraguay, Uni Emirat Arab.
Logo Board of Peace sendiri berupa globe atau bola dunia yang berpusat pada Amerika Serikat dan hanya menunjukkan belahan bumi bagian barat, yang ditempatkan di atas perisai yang diapit oleh ranting zaitun, semuanya dalam nuansa warna emas.
“The Board of Peace welcomes Indonesia as a founding member of our growing international organization”
Demikian sambutan atas keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace yang tertulis pada piagam prasasti yang diunggah akun resmimya di platform X @BoardOfPeace.
Sementara itu Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menegaskan, keputusan Indonesia bergabung ke dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
“Intinya adalah Indonesia menginginkan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina,” kata Sugiono dalam konferensi pers di Kompleks MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa lalu.
Sugiono menjelaskan pembentukan Dewan Perdamaian memiliki tujuan untuk memperjuangkan solusi damai dua negara antara Palestina dan Israel.
Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan kepentingan Indonesia yang mengharapkan berdirinya Palestina dan Israel sebagai dua negara yang berdampingan.
“Tentu saja arah kompas kita tetap two-state solution. Tapi tentu saja untuk mencapai seperti, ini ini terjadinya sudah lama, puluhan tahun,” ucap Sugiono.
Board of Peace Dibentuk Bukan Gantikan Peran PBB
Secara terpisah, Wamenlu Arif Havas Oegroseno membantah bila pembentukan Dewan Perdamaian dalam rangka melaksanakan kepentingan Amerika Serikat (AS) dan Israel.
Dia mengklaim Dewan Perdamaian yang diresmikan di Davos, Swiss tersebut adalah hasil diskusi sejumlah negara Timur Tengah yang kini menjadi anggota di dalamnya.
“Ini, kan, dari diskusi awalnya, kan, justru datang dari Timur Tengah. Sekarang, kan, negara-negara Timur Tengah, Turki, Pakistan menjadi anggota,” terangnya.
Arif menjelaskan posisi Indonesia sebagai anggota di Dewan Perdamaian tidak sekadar bersifat pasif. Namun, aktif dalam menyuarakan kepentingan Indonesia untuk perdamaian Palestina.
Menurutnya, Indonesia bisa menyampaikan keberatan dalam forum Dewan Perdamaian apabila ada kebijakan maupun usulan negara lain yang dinilai tidak sesuai.
“Jadi, tidak hanya Indonesia, tapi juga negara-negara Timur Tengah yang lain itu punya posisi apa namanya suara yang sama. Gitu. Dan kita juga bisa menyampaikan keberatan kalau kita tidak sesuai dengan kepentingan yang ada,” ungkapnya.
Dirinya juga ikut mempertanyakan Dewan Keamanan PBB yang telah terbentuk sejak era Perang Dunia Kedua yang hingga kini, menurutnya belum mencapai titik berhasil dalam mendamaikan konflik antara Palestina dan Israel tersebut.
“DK PBB dibentuk tahun berapa? Empat lima, kan? So what have they done since 1945? Ini real, kan?” kata Arif Havas
