Ini kembali memicu serangan kekerasan oleh pemukim Israel terhadap warga Palestina di desa-desa sekitarnya. Insiden serupa terjadi selama KTT Aqaba bulan Februari.
Melihat kejadian terakhir, Washington menolak untuk menyesuaikan pendekatan kebijakannya.
Minggu lalu, pejabat Otoritas Palestina (PA) bertemu dengan rekan-rekan Israel mereka di kota Mesir Sharm el-Sheikh berusaha untuk mengurangi ketegangan antara kedua belah pihak dalam 4-6 bulan ke depan.
Departemen Luar Negeri AS merilis Komunike Bersama pada 19 Maret, yang mengonfirmasi bahwa semua pihak di Sharm el-Sheikh telah menyetujui sejumlah langka untuk menciotakan ketenangan di Yerusalem.
Pemerintahan Biden juga telah mengirim sejumlah delegasi ke wilayah tersebut menyusul kunjungan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Kepala Pentagon Lloyd Austin. Yang mengupayajan Israel untuk menjalankan komitmennya menghormati seruan Washington menghentikan perluasan pemukiman ilegal dan serangan militer yang kejam di wilayah Tepi Barat, namun kepemimpinan di Tel Aviv menunjukkan hal yang sebaliknya.
Di pihak Otoritas Palestina, AS telah mempresentasikan apa yang sekarang dikenal sebagai Rencana Fenzel, yang berupaya untuk membentuk pasukan PA terlatih Amerika yang akan menangani kelompok bersenjata Palestina yang baru dibentuk di Tepi Barat.
Masalahnya, rencana semacam itu hampir tidak mungkin untuk dilaksanakan, karena penentangan publik yang meluas terhadapnya di dalam wilayah pendudukan dan dukungan publik yang luar biasa untuk kelompok bersenjata. Bahkan bisa mengakibatkan pemberontakan terhadap PA itu sendiri.
