JAKARTA | INTIP24 News –
Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti persoalan moral hazard di level manajemen BUMN yang menduduki posisi strategis namun justru membohongi atasan, bahkan menipu presiden, demi kepentingan pribadi.
Menurut presiden, praktik semacam ini menjadi salah satu penyebab utama lemahnya kinerja BUMN. Presiden menegaskan bahwa era pembiaran telah berakhir. Ia meminta seluruh jajaran manajemen BUMN untuk menghentikan praktik manipulatif dan tidak transparan.
“Selama ini banyak di posisi management, di posisi kritis, membohongi atasan, menipu atasan, menipu presiden, untuk mencari keuntungan pribadi. Sekarang, harus hentikan seperti itu. Kita harus menjaga kekayaan negara,” ujar presiden dalam Peresmian RDMP Balikpapan, Senin (12/1/2026).
Presiden juga mengaitkan pembenahan BUMN dengan agenda besar hilirisasi industri. Program hilirisasi, menurutnya, membutuhkan dukungan pembiayaan yang kuat dan tata kelola yang bersih.
“Saya kira yang paling penting itu kita menuju suasem pada energi, kita mampu. Kalau kita tidak kuat, tapi kita kaya, bisa-bisa kekayaan kita direbut. Karena itu kita harus bekerja keras. Program hilirisasi kita membutuhkan uang,” imbuhnya.
Bahkan dalam kesempatan itu, secara terbuka presiden mengkritik kinerja jajaran direksi BUMN yang dinilainya tidak menunjukkan etika dan tanggung jawab. Ia menyoroti kondisi sejumlah BUMN yang sudah mencatatkan kerugian, namun masih berani meminta tantiam atau bonus kinerja.
Menurut Presiden, sikap tersebut mencerminkan rendahnya rasa malu dan kepedulian terhadap kondisi keuangan negara. Bahkan kata Prabowo, ia telah memberikan tugas khusus kepada kepala Danantara serta sejumlah menteri terkait untuk membersihkan BUMN dari praktik-praktik yang merugikan.
“Direksi-direksi BUMN, saya katakan saja, tidak baik. Saya beri tugas kepada kepala Danantara dan beberapa menteri-menteri yang bertanggung jawab untuk membersihkan semua BUMN. BUMN sangat banyak, banyak yang rugi. Sudah rugi, minta tantiam lagi. Nggak tahu malu. Dableg!,” kata Prabowo.
Presiden juga menegaskan bahwa jabatan direksi bukanlah hak yang tidak bisa diganggu gugat. Jika ada pihak yang merasa tidak sanggup mengabdi dengan penghasilan yang tersedia, Presiden meminta agar yang bersangkutan segera mengundurkan diri.
“Kalau nggak mau, kalau nggak sanggup mengabdi dengan penghasilan yang tersedia, berhenti saja, segera minta berhenti. Banyak yang siap digantikan. Saya percaya banyak yang siap digantikan,” ujarnya.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan BUMN kembali fokus pada tujuan awalnya, yakni memberikan nilai tambah bagi negara dan masyarakat.
Untuk diketahui, tantiem adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang diberikan sebagai penghargaan atau bonus tahunan kepada manajemen tingkat atas (direksi, komisaris) sebagai apresiasi kinerja, sering kali berdasarkan persentase laba bersih dan diputuskan dalam RUPS, namun juga bisa diberikan meski perusahaan rugi jika ada peningkatan kinerja, seperti yang umum di BUMN, dan kini menjadi sorotan karena adanya potensi penyalahgunaan.
