JAKARTA | INTIP24 News – Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Sugiono menjabat Menteri Luar Negeri (Menlu) dalam Kabinet Merah Putih. Kader Partai Gerindra yang menduduki posisi Wakil Ketua Komisi I DPR RI periode 2019-2024 itu baru berusia 45 tahun. Nama Sugiono memang telah digadang-gadang menjadi kandidat kuat Menlu. Sebab, dinilai akrab dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang menjadi mitra dari Komisi I DPR RI. Ditunjuk Selengkapnya
INTIP24 News – Indonesia menyatakan secara resmi akan bergabung dengan blok ekonomi BRICS sebagai pengejawantahan politik luar negeri nasional yang berdasar nilai bebas aktif. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri RI Sugiono dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus di Kazan, Rusia, Kamis (24/10) waktu setempat. “(Bergabungnya RI ke BRICS) bukan berarti kita ikut kubu tertentu, melainkan kita berpartisipasi aktif di semua forum,” tegas Sugiono, Selengkapnya
INTIP24 News – Menanggapi putusan Mahkamah Interasional (ICJ) yang menetapkan Fatwa hukum bahwa keneradaan Israel di Palestina adalah ilegal (tidak sah) Indonesia mendesak negara Yahudi itu untuk segera mengakhiri praktik penjajahannya. “Sejalan dengan fatwa hukum tersebut, Indonesia mendorong agar Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB memenuhi permintaan Mahkamah untuk mengambil langkah yang tepat guna mengakhiri keberadaan ilegal Israel di Palestina,” kata Menteri Luar Negeri RI Selengkapnya
JAKARTA | INTIP24 News – Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menggelar rapat bersama Kepala Perwakilan negara rawan konflik di Ankara. Retno membahas mengenai perlindungan WNI di wilayah rawan konflik. “Situasi Timur Tengah sangat dinamis, kita tahu semua. Kita terus berusaha agar de-eskalasi terjadi. Namun demikian, kita juga harus mempersiapkan diri jika situasi semakin memburuk, termasuk pelindungan terhadap WNI, dengan dasar pemikiran inilah maka Rakor dengan Selengkapnya
JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi buka suara perihal kabar peta terbaru China yang mencakup klaim bagian wilayah maritim zona eksklusif ekonomi (ZEE) Malaysia dekat Sabah dan Sarawak, Brunei, Filipina, Indonesia, dan Vietnam. Retno mengatakan posisi Indonesia konsisten berpatokan kepada Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) yang disahkan pada 1982. “Posisi Indonesia ini bukan posisi yang baru, tetapi posisi yang selalu disampaikan secara Selengkapnya
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
