Oleh Azmir Zahara
Krisis ekonomi watak sistem kapitalisme
Krisis ekonomi yang melanda Orde Baru (terutama puncaknya pada 1997–1998) dipahami sebagai akibat mendasar dari sistem kapitalisme yang diterapkan, bukan sekadar masalah kebijakan atau faktor eksternal semata. Di tangan rezim orde baru, pembangunan ekonomi berfokus pada pertumbuhan cepat dan penumpukan modal besar-besaran, yang didukung oleh penanaman modal asing dan industri ekspor.
Hal ini menciptakan ketimpangan mendasar, kekayaan terpusat pada segelintir pengusaha dan kelompok elit politik, sementara tenaga kerja mendapatkan upah rendah dan daya beli masyarakat luas lemah.
Produksi berlebih terjadi karena barang dihasilkan dalam jumlah besar, namun tidak dapat diserap oleh pasar dalam negeri akibat kemiskinan rakyat.
Untuk menutupi kebutuhan dana pembangunan, Orde Baru sangat bergantung pada utang luar negeri dan investasi asing. Ini membuat ekonomi nasional sangat rentan terhadap perubahan pasar global dan aliran modal asing yang mudah masuk dan keluar.
Ketika kepercayaan pasar runtuh, modal lari dan sistem keuangan langsung goyah.
Negara di bawah Orde Baru berfungsi melindungi dan mendukung kepentingan pemilik modal (baik dalam maupun luar negeri), bukan untuk kepentingan mayoritas rakyat.
Hubungan erat antara penguasa dan pengusaha menciptakan monopoli, di mana keuntungan dinikmati segelintir pihak, sementara risiko dan beban krisis ditanggung oleh seluruh rakyat.
Krisis bukanlah kejadian kebetulan, melainkan sifat alami sistem kapitalisme yang akan terus berulang selama akar ketimpangan dan eksploitasi tenaga kerja belum diubah.
Runtuhnya Orde Baru adalah bukti bahwa struktur ekonomi tersebut tidak berkelanjutan dan kontradiksi kelas yang terpendam akhirnya meledak menjadi perubahan politik dan sosial. Kebijakan ekonomi kapitalis Orde Baru menciptakan jurang lebar antara kekayaan dikuasai elit penguasa disisi yang lain, rakyat kecil menjadi korban eksploitasi—upah rendah, hak dibatasi, dan hidup menderita saat krisis melanda.
Ketimpangan diatas melahirkan pertentangan mendasar antara penguasa dengan rakyat. Rezim Orde Baru bertahan selama 32 tahun karena kekuatan militer dan janji kesejahteraan ekonomi. Saat ekonomi runtuh, dasar legitimasi itu hilang.
Gerakan rakyat melalui demonstrasi, pemogokan, dan penolakan massal membuktikan bahwa kelas penguasa sudah tidak mampu lagi memimpin atau mensejahterakan rakyat.
Perlawan Gerakan Rakyat
Gerakan reformasi yang muncul pada 1998 menjadi katalisator utama yang mengakselerasi kejatuhan rezim Orde Baru.
Gerakan ini merupakan kulminasi dari berbagai ketidakpuasan yang telah lama terpendam terhadap pemerintahan Soeharto. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia menjadi momentum bagi berbagai elemen masyarakat untuk menyuarakan tuntutan perubahan secara lebih masif.
Demonstrasi mahasiswa menjadi pemicu utama gerakan reformasi. Dimulai dari aksi-aksi di kampus, gerakan ini kemudian menyebar ke jalan-jalan, ke pabrik-pabrik dan ruang-ruang publik.
Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998, di mana empat mahasiswa Universitas Trisakti tewas ditembak aparat keamanan, menjadi titik balik yang semakin memperkuat gerakan reformasi. Peristiwa ini memicu kemarahan luas dan memobilisasi lebih banyak elemen masyarakat untuk bergabung dalam gerakan reformasi.
Tekanan dari gerakan reformasi, ditambah dengan memburuknya kondisi ekonomi dan memudarnya dukungan militer, akhirnya memaksa Soeharto untuk mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Pengunduran diri ini menandai berakhirnya era Orde Baru dan dimulainya era Reformasi di Indonesia.
Runtuhnya Soeharto merupakan bukti bahwa ketika kontradiksi sistem memuncak dan rakyat bergerak secara terorganisir, tatanan sosial-politik yang menindas dapat digulingkan.
Meski perubahan sistem ekonomi belum terjadi sepenuhnya, peran gerakan rakyat menunjukkan bahwa sejarah dibentuk melalui perjuangan tanpa henti melawan penindasan.
Fefleksi Kejatuhan Rezim Orde Baru: Krisis Kapitalisme Saat Ini
Ketika nilai dolar menguat, rupiah melemah, dan harga kebutuhan hidup terus melonjak, beban terberat selalu jatuh ke atas pundak buruh, petani, pedagang kecil, dan golongan masyarakat yang tidak memiliki kekuasaan maupun kekayaan.
Pemerintah dan para ahli kerap menjelaskan keadaan ini sebagai akibat dari gejolak pasar global, kebijakan negara lain, atau sekadar masalah angka ekonomi. Namun, apa yang sedang terjadi bukanlah semata-mata masalah teknis atau kebetulan sejarah.
Kenaikan nilai dolar dan krisis ekonomi yang berulang ini adalah bukti nyata dari sifat dasar sistem kapitalisme yang membangun kekayaan segelintir pihak di atas penderitaan mayoritas rakyat.
Di tengah situasi ini, pertanyaan terpenting bukanlah kapan keadaan akan membaik dengan sendirinya, melainkan: apa peran dan tanggung jawab gerakan rakyat dalam menghadapi dan mengubah keadaan ini?
Saat ini nilai dolar sudah tembus Rp17.500–17.700, rupiah makin lemah, tekanan langsung menghantam seluruh sektor industri. Sebagian besar pabrik dan perusahaan kita 70–90% bergantung bahan baku, mesin, komponen, hingga energi dari luar negeri, semuanya dibayar pakai dolar. Begitu dolar naik, biaya produksi langsung melonjak tajam.
Guna menjaga akumulasi modal, pengusaha mulai kurangi jam kerja, meliburkan pekerja dan akhirnya pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Dari situasi tersebut, sektor paling rawan terdampak adalah tekstil/garmen, alas kaki, elektronik, otomotif, farmasi, kimia, konstruksi Dimana sektor ini menyerap jutaan tenaga kerja.
Apa Yang Harus Kita Lakukan?
Krisis ekonomi, kenaikan dolar, dan ancaman PHK yang kita hadapi saat ini sesungguhnya adalah tanda bahwa sistem lama sudah tidak bisa lagi dipertahankan.
Jalan keluarnya bukan dengan menambah ketergantungan atau membiarkan industri makin runtuh, melainkan dengan membangun kekuatan sendiri.
Dengan industrialisasi nasional yang mandiri, kita memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan hidup dan alat produksi sendiri. Dengan hilirisasi yang dikuasai dan dikelola penuh oleh BUMN, kita menjamin bahwa kekayaan alam bangsa diolah dan dimanfaatkan demi kemajuan dan kesejahteraan seluruh rakyat.
Ketika dua hal ini terwujud, ekonomi kita akan kokoh, tidak mudah goyah oleh gejolak luar, pekerjaan akan terbuka luas, dan hasil pembangunan akan benar-benar menjadi milik bersama. Inilah fondasi ekonomi yang berdaulat, adil, dan makmur.
Gerakan rakyat dalam menghadapi krisis saat ini, peranannya adalah menolak pembebanan krisis kepada rakyat. Oleh karena itu, gerakan rakyat harus menentang kebijakan pemotongan upah, merumahkan buruh, menaikkan harga barang, atau menjual aset negara demi menyelamatkan kepentingan pemodal.
Gerakan rakyat menjadi penekan agar pemerintah meninggalkan kebijakan yang membuat makin bergantung pada modal asing, dan mulai menjalankan langkah nyata membangun industrialisasi nasional serta mengembangkan hilirisasi melalui BUMN.
Dalam konteks krisis ekonomi dan dominasi dolar ini, arah perjuangan gerakan rakyat harus tertuju pada:
1. Memutus ketergantungan ekonomi pada modal dan barang asing.
2. Mempercepat pembangunan industri dalam negeri yang mandiri.
3. Mengambil alih dan mengelola penuh kekayaan alam serta usaha strategis melalui BUMN yang bersih, berdaulat, dan berpihak rakyat.
4. Menjamin bahwa seluruh kekayaan dan hasil pembangunan digunakan untuk kesejahteraan, lapangan kerja, dan pemenuhan kebutuhan seluruh rakyat.
Selama negara masih mengadopsi sistem kapitalisme selama itu pula krisis ekonomi akan selalu terjadi dan selama itu pula rakyat dikorbankan. Tidak ada pilihan lain, selain mengubah arah sistem kapitalisme menjadi sistem yang mensejahterakan rakyat.
