BANDUNG | INTIP24 News – Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa Program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) 2026 dirancang agar lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri serta siap memasuki dunia kerja. “Program ini dirancang link and match dengan kebutuhan industri. Fokus kami adalah meningkatkan keterampilan agar lulusan dapat terserap di dunia kerja,” kata Yassierli saat meninjau pelaksanaan PVN Batch I Tahun 2026 di Balai Selengkapnya
Serang, Intip24News.com — Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten tahun 2025 mencapai 77,25 poin, meningkat 0,90 poin atau 1,18 persen dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 76,35 poin. Kenaikan tersebut didorong oleh seluruh dimensi penyusun IPM, terutama peningkatan Umur Harapan Hidup sebesar 0,48 persen dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang tumbuh 3,58 persen. Anggota DPRD Banten, Budi Prajogo, menilai capaian ini menjadi bukti kebijakan Pemerintah Provinsi Selengkapnya
Pada tanggal 28 Maret 2026, Pemerintah Kota Tangerang menggelar kampanye Earth Hour dengan tema “Beri Ruang untuk Bumi”. Dalam rangka mendukung gerakan global untuk pelestarian lingkungan, warga kota diundang untuk turut berpartisipasi dengan mematikan lampu selama 1 jam, mulai pukul 20.30 hingga 21.30 waktu setempat. Wali Kota Tangerang H. Sachrudin dan Wakil Wali Kota H. Maryono secara langsung mengajak masyarakat untuk berkontribusi dalam langkah kecil Selengkapnya
Serang – PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk atau Bank Banten menerima Kunjungan Kerja (Kunker) spesifik Komisi II DPR RI yang dilaksanakan di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) dan Kantor Pusat Grha Bank Banten, Kota Serang, Rabu (28/1/2026). Kunjungan tersebut menjadi momentum strategis dalam memperkuat peran Bank Banten sebagai lokomotif pembangunan ekonomi daerah di Provinsi Banten. Wakil Gubernur Banten Achmad Selengkapnya
JAKARTA|INTIP24News.com – Pemerintah secara resmi memberlakukan ketentuan baru terkait legalitas kepemilikan tanah. Sejumlah surat tanah lama yang selama ini masih digunakan masyarakat tidak lagi diakui sebagai bukti kepemilikan sah, sehingga pemilik tanah diimbau segera mengurus Sertifikat Hak Milik (SHM). Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021, yang bertujuan memperkuat kepastian hukum, mencegah sengketa tanah, serta mendukung sistem pendaftaran tanah nasional yang Selengkapnya
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
