BIROKRASI PEMERINTAHAN

Kemnaker dan Indo-Rama Perkuat TKM lewat Bantuan Modal Usaha

PURWAKARTA I INTIP24 News — Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) bersama PT Indo-Rama Synthetics Tbk memperkuat lima Tenaga Kerja Mandiri (TKM) di Purwakarta, Jawa Barat, melalui dukungan modal usaha dalam program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR) perusahaan, Jumat (7/8/2026). Dukungan modal usaha tersebut diberikan kepada tiga TKM lanjutan da n dua TKM pemula sebagai

BIROKRASI PEMERINTAHAN

Hadapi Dinamika Dunia Kerja, Kemnaker Sesuaikan Regulasi PKWT hingga Outsourcing

JAKARTA I INTIP24 News – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus menyesuaikan regulasi ketenagakerjaan agar mampu menjawab dinamika dunia kerja yang terus berkembang. Penyesuaian tersebut mencakup pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), alih daya (outsourcing), dan ekonomi digital berbasis platform (gig economy) dengan tetap menjaga keseimbangan antara fleksibilitas dunia usaha dan pelindungan pekerja. Arah kebijakan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, saat menjadi pembicara dalam Digital

BIROKRASI PEMERINTAHAN

Penguatan Kompetensi Lulusan Perguruan Tinggi Penting untuk Menjawab Kebutuhan Dunia Kerja

JAKARTA I INTIP24 News — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan penguatan kompetensi lulusan perguruan tinggi menjadi bagian penting dalam menjawab kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang. Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan, termasuk melalui pendekatan Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM), perlu terus diperkuat agar lulusan memiliki kompetensi yang semakin relevan dengan kebutuhan industri. Hal tersebut disampaikan Menaker Yassierli saat menghadiri pembukaan Rapat Tahunan Asosiasi MIPA LPTK Indonesia (AMLI)

BIROKRASI PEMERINTAHAN

PPSPI Kukuhkan Pengurus Nasional dan 38 DPW, Perkuat Profesionalisme Sektor Publik

JAKARTA I INTIP24 News – Perkumpulan Profesional Sektor Publik Indonesia (PPSPI) resmi mengukuhkan pengurus nasional dan 38 Dewan Pengurus Wilayah (DPW) periode 2026–2031. Kepengurusan baru ini diharapkan menjadi penggerak penguatan profesionalisme sektor publik melalui kolaborasi, peningkatan kompetensi, dan penguatan jejaring organisasi di seluruh Indonesia. Pelantikan yang digelar secara hybrid di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta , Senin (3/8), dipimpin Sekretaris Jenderal Kemnaker selaku Ketua Dewan Pembina PPSPI,

BANTEN, BIROKRASI PEMERINTAHAN, DAERAH

AMBB Soroti Anggaran Tenaga Ahli Pemprov Banten Rp55,47 Miliar, Siap Laporkan ke KPK dan Gelar Aksi Demonstrasi

Serang, Intip24News.com – Aliansi Mahasiswa Banten Bersatu (AMBB) menyoroti besarnya alokasi anggaran belanja jasa tenaga ahli Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026 yang mencapai sekitar Rp55,47 miliar. Nilai tersebut menjadi perhatian publik karena mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya, sementara berbagai persoalan pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat masih membutuhkan perhatian yang lebih serius. AMBB menegaskan bahwa keberadaan tenaga ahli dalam pemerintahan bukanlah persoalan. Namun, penggunaan

BIROKRASI PEMERINTAHAN

Menaker Beberkan Langkah Pemerintah Perkuat Kesejahteraan dan Pelindungan Pekerja

SURAKARTA I INTIP24 News — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memaparkan berbagai langkah pemerintah untuk memperkuat kesejahteraan, pelindungan, dan kompetensi pekerja saat membuka Musyawarah Nasional Federasi Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan, dan Media Informasi (FSP PPMI) SPSI di Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu (1/8/2026). Menaker mengatakan berbagai kebijakan ketenagakerjaan disusun berdasarkan kebutuhan di lapangan dengan melibatkan pekerja, serikat buruh, dunia usaha, dan para pemangku kepentingan. Menurutnya, kolaborasi menjadi pilar

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.