JAKARTA | INTIP24 News – DPR RI menanggapi serius 17+8 tuntutan masyarakat menyusul gelombang demonstrasi dalam sepekan terakhir di Jakarta dan beberapa daerah lainnya. Pimpinan parlemen memastikan seluruh aspirasi tersebut tidak akan diabaikan, melainkan didengar sekaligus ditindaklanjuti.
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan, bagi dirinya maupun partai politik, suara rakyat adalah bahan evaluasi penting untuk berbenah.
“Kami di Partai Amanat Nasional terus berbenah mendengarkan masukan dari masyarakat tentu termasuk di dalamnya agenda 17+8,” ujar Eddy dalam keterangan di Jakarta, Kamis 4 September 2025 dikutip Antara.
Menurut Eddy, tuntutan tersebut menjadi pijakan penting bagi PAN dalam merumuskan arah pembenahan kader. Apalagi saat ini, ia dipercaya memegang amanah sebagai Wakil Ketua MPR RI.
Eddy mengaku banyak menerima masukan dari berbagai pihak, mulai dari konstituen hingga organisasi masyarakat keagamaan. Bahkan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan disebut sudah bertemu langsung dengan Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir.
“Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga sudah bertemu dengan Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir dan menerima banyak sekali masukan yang tentu akan dilaksanakan sebagai agenda pembenahan partai,” kata Eddy.
Sebagai pimpinan MPR, ia menegaskan komitmennya untuk membangun ruang dialog yang kondusif bersama masyarakat.
Salah satu bentuk komitmen itu diwujudkan lewat program MPR Goes to Campus. Hingga kini, kegiatan tersebut telah digelar di 31 universitas dan menghadirkan ribuan mahasiswa, dosen, serta guru besar.
“Dalam agenda MPR Goes to Campus itu kami membuka ruang diskusi yang seluasnya-luasnya bagi civitas untuk memberikan masukan evaluasi dan bahkan kritik,” tutur Eddy.
Ia menambahkan, aspirasi bisa disampaikan dengan banyak cara selama dilakukan secara damai.
“Ini membuktikan bahwa ruang dialog selalu terbuka dan untuk menyampaikan aspirasi bisa dilakukan dengan segala cara asalkan tanpa kekerasan dan tidak merusak fasilitas umum,” ucapnya.
Pada hari yang sama, dokumen fisik tuntutan 17+8 resmi diserahkan kelompok Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah kepada DPR RI. Kelompok tersebut beranggotakan jejaring organisasi masyarakat sipil, komunitas, media baru, hingga sejumlah figur publik.
Beberapa tokoh yang hadir antara lain Jovial da Lopez, Jerome Polin, Abigail Limuria, Andovi da Lopez, Fathia Izzati, dan Andhyta F. Utami. Dokumen diterima oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI sekaligus anggota Badan Aspirasi Masyarakat, Andre Rosiade, di Gerbang Pancasila, Gedung DPR RI, Jakarta. Andre berjanji akan segera menyerahkan dokumen tersebut kepada pimpinan parlemen untuk ditindaklanjuti.
Sebagai mana diketahui, gelombang demonstrasi yang meluas hingga ke daerah-daerah memunculkan 17+8 Tuntutan Rakyat melalui medsos.
Tuntutan ini bertuliskan ’17+8 Tuntutan Rakyat, angka 17+8 melambangkan Hari Kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 bulan 8 atau Agustus.
Adapun 17 tuntutan pertama merupakan tuntutan jangka pendek yang harus diselesaikan dalam 1 minggu. Tuntutan ini ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, DPR, ketum parpol, kepolisian, TNI, dan kementerian sektor ekonomi dengan batas waktu penyelesaian hingga 5 September 2025.
17 Tuntutan Jangka Pendek
Tugas Presiden Prabowo:
- Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
- Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kaurniawan, Umar Amarudin maupun semua korban kekerasan apparat selama demonstrasi 28-30 Agustus 2025 dengan mandate jelas dan transparan
Tugas Dewan Perwakilan Rakyat - Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiunan).
- Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).
- Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).
Tugas Ketua Umum Partai Politik - Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
- Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
- Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.
- Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
- Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
- Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM.
Tugas TNI (Tentara Nasional Indonesia) - Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
- Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
- Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
- Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia.
- Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
- Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.
8 Tuntutan Jangka Panjang
Selanjutnya, ada pula 8 tuntutan bersifat jangka panjang dengan batas waktu penyelesaian hingga 1 tahun, yaitu 31 Agustus 2026. Berikut isinya:
- Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran
Lakukan audit independen yang diumumkan ke publik. Tinggikan standar prasyarat anggota DPR (tolak mantan koruptor) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja.
Hapuskan perlakuan istimewa: pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus, dan pajak ditanggung APBN. - Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif
Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini, dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagaimana mestinya. - Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil
Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah; batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil. - Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor
DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan independensi KPK dan UU Tipikor. - Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis
DPR harus merevisi UU Kepolisian.
Desentralisasi fungsi polisi: ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal. - TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian
Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar
(food estate) tahun ini, dan DPR harus mulai revisi UU TNI. - Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen
DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangan terhadap kebebasan berekspresi. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas. - Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan
Tinjau serius kebijakan PSN & prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan. Evaluasi UU Ciptakerja yang memberatkan rakyat khususnya buruh, evaluasi audit tata kelola Danantara dan BUMN.
