HMI MPO Pandeglang Tolak Pemindahan Badak Jawa, Desak Pencabutan Penetapan WUP di Ujung Kulon

PANDEGLANG, Intip24News.com – Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Pandeglang secara tegas menolak rencana pemindahan Badak Jawa dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK).

HMI MPO juga mendesak pemerintah mencabut penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan sekitar kawasan Ujung Kulon.

Sikap tersebut dilatarbelakangi kekhawatiran terhadap keberlangsungan ekosistem Ujung Kulon menyusul terbitnya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang penetapan Wilayah Usaha Pertambangan di wilayah perairan sekitar Ujung Kulon.

HMI MPO Cabang Pandeglang menilai persoalan pemindahan Badak Jawa tidak bisa dipisahkan dari komitmen pemerintah dalam melindungi habitat asli dan ekosistem kawasan konservasi tersebut.

Bacaan Lainnya

Menurut HMI MPO, Ujung Kulon bukan sekadar kawasan yang dapat dikelola berdasarkan kepentingan ekonomi dan eksploitasi sumber daya alam. Kawasan tersebut merupakan warisan ekologis, benteng keanekaragaman hayati, sekaligus habitat terakhir Badak Jawa yang keberadaannya wajib dilindungi.

HMI MPO mengakui bahwa penetapan WUP tidak serta-merta menjadi izin operasional pertambangan. Namun, kebijakan tersebut dinilai berpotensi membuka jalan bagi aktivitas industri ekstraktif yang dapat mengancam kawasan penyangga dan perairan di sekitar TNUK.

Di satu sisi, pemerintah menyampaikan rencana penyelamatan populasi Badak Jawa melalui skema translokasi dengan alasan kerentanan habitat dan ancaman bencana. Namun, di sisi lain, muncul kebijakan penetapan WUP di wilayah yang berbatasan dengan kawasan konservasi.

Kondisi tersebut dinilai menunjukkan adanya kontradiksi dalam arah kebijakan pemerintah terkait perlindungan lingkungan hidup.HMI MPO mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam menjaga kelestarian Badak Jawa apabila kawasan penyangga dan lingkungan perairan di sekitarnya justru berpotensi menghadapi ancaman eksploitasi sumber daya alam.

Penetapan WUP juga dikhawatirkan menjadi pintu masuk ekspansi pertambangan yang berpotensi merusak ekosistem pesisir, mencemari perairan, mengganggu ruang hidup nelayan lokal, memicu konflik pemanfaatan ruang laut, serta meningkatkan tekanan ekologis terhadap kawasan TNUK.

Atas dasar itu, HMI MPO Cabang Pandeglang menyampaikan tiga tuntutan utama.

Pertama, menolak segala bentuk rencana pemindahan Badak Jawa yang tidak didahului pembenahan, pemulihan, dan perlindungan menyeluruh terhadap habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon.

Kedua, mendesak Kementerian ESDM segera mencabut dan meninjau ulang Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 terkait penetapan Wilayah Usaha Pertambangan di perairan sekitar Ujung Kulon.

Ketiga, menuntut pemerintah pusat dan daerah memberikan jaminan perlindungan terhadap seluruh zona penyangga TNUK dari ancaman industri ekstraktif yang berpotensi merusak ekosistem darat maupun laut.

HMI MPO Cabang Pandeglang menegaskan bahwa penyelamatan Badak Jawa tidak boleh hanya berorientasi pada pemindahan satwa, tetapi harus disertai jaminan perlindungan terhadap habitat dan keseluruhan ekosistem tempat satwa langka tersebut hidup.

“Jangan bicara menyelamatkan Badak Jawa jika ruang hidupnya tidak mendapat jaminan perlindungan!” demikian pernyataan tegas HMI MPO Cabang Pandeglang.

( Red- Rls.)

Pos terkait