JAKARTA | INTIP24 News – Pemerintah Republik Indonesia telah mengumumkan penangguhan seluruh diskusi mengenai usulan Dewan Perdamaian Board of Peace (BoP), sebuah badan internasional yang diinisiasi oleh Presiden AS Donald Trump.
Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono mengatakan keputusan untuk menunda partisipasi diambil karena serangan Amerika Serikat dan Israel atas Iran yang memicu peningkatan militer di kawasan itu sebulan terakhir. Hal mana secara langsung mempengaruhi prioritas kebijakan luar negeri negara-negara yang terlibat dalam inisiatif tersebut.
Dia menjelaskan, perhatian internasional kini beralih ke konsekuensi konflik dengan Iran.
Ia menambahkan, Indonesia akan mengadakan konsultasi intensif dengan mitra-mitranya di kawasan Teluk, karena mereka terkena dampak langsung dari serangan yang sedang berlangsung dan meningkatnya ketegangan.
Partisipasi Indonesia dalam dewan tersebut mendapat kritik keras dari kelompok politik dan agama dalam negeri.
Mereka berpendapat bahwa bergabung dengan inisiatif yang dipimpin oleh pemerintahan Trump dapat melemahkan posisi lama Jakarta dalam mendukung perjuangan Palestina.
Dalam konteks yang sama, Majelis Ulama Indonesia menyerukan penarikan segera dari inisiatif tersebut, dengan alasan bahwa inisiatif tersebut kurang efektif sementara serangan militer terus berlanjut.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Yvonne Mewengkang, menyatakan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah memantau dinamika di Timur Tengah dan menjamin keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) di wilayah terdampak.
“Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Menlu beberapa hari yang lalu, segala pembahasan dengan BoP saat ini ditangguhkan atau, istilahnya, ‘on-hold’,” ujar Yvonne dikutip dari Antara, Jumat (6/3).
Yvonne menjelaskan bahwa pemerintah tengah fokus menyiapkan langkah-langkah darurat guna menghadapi kemungkinan eskalasi lebih lanjut.
Terkait posisi Indonesia di Dewan Perdamaian ke depannya, ia menegaskan bahwa kebijakan akan diambil dengan pertimbangan matang.
“Setiap keputusan partisipasi di berbagai mekanisme internasional akan didasarkan pada kepentingan nasional, pertimbangan politik luar negeri bebas-aktif, serta perkembangan situasi di lapangan,” tambahnya.
Sebelumnya, gelombang kritik muncul meminta Indonesia meninjau ulang hingga mengakhiri keanggotaan di Dewan Perdamaian. Presiden Prabowo Subianto dilaporkan menyikapi masukan tersebut secara terbuka.
