JAKARTA | INTIP24 News – Pemerintah RI tengah mengevaluasi keanggotaan di Board of Peace (BoP) menyusul serangan militer AS-Israel ke Iran akhir pekan lalu. Bahkan, opsi keluar dari BoP muncul dikarenakan AS dan Israel yang merupakan anggota BoP berpotensi melemahkan mandat BoP yang telah disusun.
Hal itu diungkapkan oleh mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengutip pernyataan presiden Prabowo Subianto saat bertemu dengan presiden dan wakil presiden terdahulu, mantan menteri luar negeri, ketua umum partai politik, hingga menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2026).
“Iya (Presiden menyatakan siap mengevaluasi), dengan perkembangan-perkembangan terakhir ini, memang harus dievaluasi,” kata mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda usai pertemuan selama 3,5 jam itu, Selasa malam.
Hassan menuturkan, Kepala Negara juga membahas nasib BoP setelah serangan tersebut.
Sebab, serangan AS dan Israel yang merupakan anggota BoP berpotensi melemahkan mandat BoP yang telah disusun.
“Kita bahas (BoP), tapi juga dalam konteks perkembangan mutakhir apakah dengan perang yang berkecamuk di Iran ini akan melemahkan, kemungkinan melemahkan posisi dan mandat BoP? Kita akan berhitung lagi dari sisi itu,” ucap dia.
Padahal, BoP dibentuk untuk menciptakan dan membangun perdamaian di kawasan. Misinya ditujukan untuk melancarkan gencatan senjata (ceasefire), memudahkan akses bantuan kemanusiaan, serta melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Ia tidak memungkiri, Indonesia memang perlu berhitung kembali atas keanggotaan BoP, termasuk rencana mengirim 8.000 tentara yang tergabung dalam ISF ke Palestina.
“Bisa potensi berhasilnya berkurang. Kita akan menilai, apakah dengan begitu kita akan terus patuh membayar. Yang kedua apakah penggelaran pasukan yang kita justru paling besar kita akan berhitung lagi,” ucap Hassan.
Lebih lanjut Hassan menyebutkan bahwa serangan Israel terhadap Iran memberikan kesan turunnya keberhasilan BoP. Presiden Prabowo, kata Hassan, bahkan sempat membahas hal itu saat berkomunikasi dengan menelepon pemimpin-pemimpin lain, termasuk negara di Teluk Persia.
Hassan juga mengungkapkan, Presiden Prabowo tidak menutup mata atas desakan masyarakat yang meminta Indonesia keluar dari BoP.
Opsi keluar dari keanggotaan bahkan masuk dalam pembahasan, jika Dewan Perdamaian itu tidak menjalankan misinya.
“Itu dibahas tentang bahwa perang yang terjadi sekarang itu berpotensi melemahkan kemungkinan BOP berhasil, yaitu Presiden mengatakan kita akan menilai apakah sejauh mana BOP akan tetap menjalankan misinya. Kalau tidak ya kita keluar, itu sangat jelas beliau tidak menutupi,” kata Hassan.
Seiring dengan itu, pengiriman 8.000 orang untuk memperkuat ISF turut dibahas.
“Dari komunikasi beliau dengan para kepala negara lain, terus juga negara-negara OKI, kesan bahwa potensi BOP berhasil, menurun. Nah menurunnya berapa, kita lihat saja dengan perkembangannya,” jelas Hassan.
Eks menlu era Presiden Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono ini menyebutkan, pengiriman pasukan akan dilakukan Indonesia setelah melihat efektivitas BoP.
“Beliau bicara (pengiriman pasukan). Tergantung pada BOP-nya dinilai akan efektif atau tidak, karena memang kontribusi kita juga paling besar, paling besar dalam artian suara kita menentukan kalau ada kontribusi 300 orang ya, itu sangat besar,” kata Hassan.
