SUBANG – Gaung rencana sejumlah fraksi DPRD Subang akan menggelar Hak Interpelasi terhadap pihak eksekutif pimpinan Bupati H. Ruhimat semakin keras menggema. Terlebih lagi tercium aroma adanya design pihak eksekutif yang akan mengganti pelaksanaan APBD Perubahan 2022 itu oleh kemasan anggaran parsial yang kabarnya akan dipayungi oleh Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang ditandatangi H Ruhimat sebagai bupati.
Tak pelak, sebanyak 4 fraksi masing masing Fraksi Partai Golkar, PAN, PKB dan Nasdem disebut sebut sudah menyepakati dilakukannya usulan digelarnya hak interpelasi terhadap Bupati H Ruhimat.
“Kita sekarang sedang menunggu hasil konsultasi dengan BPK, BPKP Kemendagri, bagian Hukum Pemprov seiring persiapan untuk menggelar hak interpelasi terhadap pihak eksekutif. Yang jelas Fraksi Partai Golkar , sangat siap mengagendakan Hak Interpelasi terhadap pihak eksekutif itu”. Ungkap Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Subang, Asep Suratman yang dihubungi awak media , Sabtu (3/9).
Hal senada dikatakan Ketua Fraksi PKB, Lina Marliana yang berencana pekan depan bakal melakukan rapat internal fraksi PKB terkait rencana digelarnya Hak interpelasi DPRD itu.” Kami sudah konsultasi ke partai terkait soal rencana fraksi yang akan mengusulkan ke pimpinan dewan soal dalam rapat paripurna terkait perlunya agenda Hak Interpelasi DPRD terhadap eksekutif “. Tandas Lina
Terpisah, Ketua Peradi Subang H. Endang Supriadi SH.MH, saat dimintai tanggapannya menuturkan, rencana 4 Fraksi DPRD Subang yang akan melakukan langkah hak interpelasi terhadap eksekutif terkait informasi yang disampaikan terjadinya depisit anggaran APBD 2022 , maka bakal terungkap dan terbuka lebar akar persoalan yang sejelas jelasnya penyebab terjadinya depisit anggaran APBD Tahun 2022 ini.
“Hak interpelasi sangat perlu dilakukan DPRD Subang terhadap eksekutif biar semua persoalannya jelas se jelas-jelasnya demi sebuah perbaikan kedepan terutama soal tata kelola keuangan dan SDM di Pemkab Subang’. Tandas H Endang. ( HsK )
