JAKARTA | INTIP24 News – Pemerintah memutuskan untuk memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun pada 2026.
Hal itu berdampak pada pelaksanaan program di lapangan. Frekuensi distribusi MBG untuk anak sekolah dikurangi dari enam hari menjadi lima hari seminggu.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, layanan MBG untuk anak sekolah yang sebelumnya berlangsung enam hari dalam sepekan akan dikurangi menjadi lima hari.
Kebijakan itu diambil sebagai bagian dari penghematan menyusul gejolak global dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Sejak adanya krisis global terutama gejolak di Selat Hormuz, (kami) telah melakukan konsolidasi sesuai arahan Presiden dengan melakukan langkah penghematan,” kata Dadan, Jumat (22/5).
Meski demikian, pengurangan layanan tidak berlaku untuk seluruh wilayah. Menurut Dadan, pengecualian diberikan kepada sekolah yang masih menerapkan enam hari belajar, termasuk sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta wilayah dengan prevalensi stunting tinggi.
“Pelayanan MBG untuk anak sekolah yang awalnya enam hari menjadi lima hari, kecuali untuk anak sekolah yang menjalankan sekolah enam hari dan sekolah yang menjalankan sekolah lima hari tapi di daerah 3T dan prevalensi stunting tinggi,” ujarnya.
Pembatasan juga dilakukan saat masa libur sekolah. Distribusi makanan nantinya hanya diberikan kepada kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.
“Pelayanan di hari libur sekolah hanya untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita,” kata Dadan.
Sebelumnya, pada Selasa (19/5), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemangkasan anggaran dilakukan agar penggunaan dana program menjadi lebih efektif dan efisien. Pemerintah, kata dia, sedang mengevaluasi tata kelola MBG agar pengeluaran lebih tepat sasaran.
“Penghematan-penghematan tertentu sesuai ketentuan presiden sehingga dana BGN bisa dipakai lebih efisien. Nanti ada penghematan lebih lanjut,” ujar Purbaya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tetap mempertahankan efektivitas program, terutama dalam memenuhi kebutuhan makan siswa sekolah.
“Presiden sedang memperbaiki manajemen MBG dan cara mereka membelanjakan uang. Jadi bukan imun terhadap masukan,” kata Purbaya.
Purbaya juga memastikan penghematan tidak akan mengurangi kualitas gizi makanan maupun target penerima manfaat.
“Yang terbaik penghematannya tanpa mengganggu efektivitas program itu sendiri dalam hal memberi makan murid-murid sekolah,” ujarnya.
Di tengah penyesuaian anggaran itu, kritik datang dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI).
Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji meminta pemerintah menghentikan penggunaan dana pendidikan untuk membiayai MBG dan mengalihkan anggaran ke persoalan mendesak di sektor pendidikan.
“Kalau mau dipangkas, mau dipotong, ya, itu yang dikeluarkan. Jadi, anggaran pendidikan gunakan untuk sekolah yang rusak,” kata Ubaid kepada wartawan, Rabu (20/5).
Ia menilai, dana pendidikan seharusnya diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan membantu anak-anak yang putus sekolah.
“Gunakan untuk guru yang kesejahteraannya masih buruk. Gunakan untuk anak-anak yang tidak sekolah,” ujarnya.
Meski anggaran dipangkas, pemerintah menyebut program MBG tetap berjalan secara luas. Hingga akhir April 2026, realisasi anggaran tercatat mencapai Rp75 triliun atau sekitar 22,4 persen dari pagu awal Rp335 triliun, dengan cakupan 61,96 juta penerima manfaat dan didukung 27.952 dapur MBG di berbagai daerah.
