Oleh: H. Erwin Satrio
Usulan dari strategi dengan Analisis:
menekankan skema BPJS Premium sebagai solusi pilihan bagi permasalahan ekonomi nasional, termasuk kaitannya dengan kebijakan pemerintah untuk mengatasi dampak PHK pekerja pabrik rokok, petani tembakau, serta strategi fiskal Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menggelontorkan Rp200 triliun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
BPJS Premium Diusulkan Jadi Solusi Ekonomi: Redam PHK, Lindungi Petani, dan Dorong Pertumbuhan Nasional
Pemerintah menghadapi dilema berat di tengah tingginya konsumsi rokok, beban kesehatan masyarakat, serta ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menghantui industri rokok dan petani tembakau akibat kebijakan cukai. Di tengah situasi itu, muncul sebuah usulan kebijakan pengembangan BPJS Premium yang digadang mampu menjadi solusi seimbang bagi kesehatan publik sekaligus permasalahan ekonomi nasional.
Proposal kebijakan tersebut menyebutkan, konsumsi rokok yang masih tinggi telah menimbulkan biaya kesehatan signifikan yang kini ikut ditanggung masyarakat non-perokok. Di sisi lain, kenaikan cukai rokok memang dimaksudkan untuk menekan konsumsi, namun kerap menimbulkan efek domino berupa turunnya produksi, berkurangnya serapan tembakau, hingga PHK massal di industri.
Skema BPJS Premium
Skema BPJS Premium diusulkan sebagai kelas tambahan di atas BPJS Kesehatan kelas I, dengan tambahan iuran Rp250.000 per bulan. Peserta yang mendaftar diwajibkan berusia di atas 25 tahun dan memiliki KTP.
Kartu BPJS Premium akan terintegrasi dengan sistem QRIS dan biometrik sidik jari. Peserta berhak atas manfaat kesehatan lebih luas sekaligus fasilitas diskon 25 persen untuk pembelian rokok di gerai resmi, dengan pembatasan konsumsi maksimal tiga bungkus per hari.
Menurut analisis, jika 10 juta peserta ikut serta, pemerintah akan memperoleh tambahan dana hingga Rp30 triliun per tahun. Surplus yang dihasilkan setelah menutup biaya kesehatan akibat rokok diproyeksikan mencapai Rp10 triliun per tahun, yang dapat digunakan untuk mendanai program preventif, subsidi petani, dan investasi sosial.
Meredam Dampak Ekonomi Rokok
Usulan ini dinilai dapat meredam gejolak yang selama ini muncul akibat kebijakan fiskal berbasis cukai. Dengan adanya BPJS Premium, perokok membayar sendiri risiko kesehatan yang ditimbulkannya, sementara industri tetap memiliki kepastian pasar.
“Jika selama ini kenaikan cukai sering menimbulkan PHK, skema BPJS Premium bisa menjadi penyeimbang. Produksi industri rokok tidak tertekan berlebihan, petani tembakau tetap terserap, dan buruh pabrik tidak kehilangan pekerjaan,” kata Bambang Priyono, perwakilan Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo).
Hal serupa disampaikan asosiasi petani. “Petani tembakau adalah kelompok paling rentan saat pabrik mengurangi produksi. Dengan skema baru, pemerintah bisa menyalurkan sebagian surplus premi untuk subsidi harga tembakau sehingga kami tetap terlindungi,” ujar Sugeng Wahyudi, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Jember.
Dikaitkan dengan Strategi Fiskal Nasional
Pemerintah saat ini juga tengah menggelontorkan stimulus besar-besaran untuk memperkuat perekonomian. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyatakan pemerintah menyiapkan dana Rp200 triliun untuk mendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) secara langsung melalui berbagai program strategis.
Dalam konteks ini, skema BPJS Premium dapat dilihat sebagai instrumen pendukung yang mengintegrasikan kebijakan kesehatan dengan strategi fiskal. Dengan tambahan dana Rp30 triliun per tahun, negara tidak hanya mampu menutup biaya kesehatan akibat rokok, tetapi juga memiliki ruang fiskal baru untuk program pemberdayaan rakyat dan stimulus ekonomi.
“Jika dikelola baik, BPJS Premium bisa menjadi bagian dari bauran kebijakan fiskal yang lebih besar. Artinya, bukan hanya menjaga kesehatan publik, tetapi juga memperkuat daya tahan ekonomi nasional,” kata Dr. Ahmad Santoso, ekonom kesehatan Universitas Indonesia.
Kritik dan Tantangan
Meski potensial, kebijakan ini tetap menuai kritik. Sebagian kalangan menilai pemberian diskon rokok melalui BPJS berpotensi kontraproduktif terhadap upaya menekan jumlah perokok. “Kebijakan kesehatan seharusnya mendorong masyarakat berhenti merokok, bukan memberi legitimasi pembelian,” ujar Diah Kusumawardani, peneliti kesehatan publik dari Lembaga Demografi UI.
Selain itu, diperlukan regulasi baru untuk menambahkan kelas BPJS Premium serta sistem pengawasan ketat agar teknologi digital QRIS dan sidik jari tidak disalahgunakan.
Kesimpulan
Di tengah beban ekonomi akibat ancaman PHK massal di industri rokok dan jatuhnya pendapatan petani tembakau, usulan BPJS Premium hadir sebagai solusi kompromi. Kebijakan ini tidak hanya menyeimbangkan kesehatan publik dengan kepentingan ekonomi, tetapi juga selaras dengan strategi fiskal pemerintah yang tengah menggelontorkan Rp200 triliun untuk mendorong pertumbuhan PDB.
Jika dapat diterapkan dengan regulasi ketat, transparansi, dan komunikasi publik yang tepat, BPJS Premium berpotensi menjadi instrumen inovatif yang menyatukan kepentingan kesehatan, kesejahteraan rakyat, dan keberlanjutan ekonomi nasional.
