PANDEGLANG| INTIP24NEWS.COM – Dalam rangka mempererat komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat, Anggota MPR RI dari Daerah Pemilihan Banten, Abdi Sumaithi, melaksanakan kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat bekerja sama dengan Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) Kabupaten Pandeglang. Kegiatan tersebut berlangsung pada Kamis, 24 April 2025, di Aula MABS, Cimanuk, Pandeglang.
Ketua Umum Dewan Dakwah Kabupaten Pandeglang, Zaenal Solihin, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kepedulian Abdi Sumaithi dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui pendekatan yang membumikan nilai-nilai Pancasila. Ia menegaskan pentingnya membangun demokrasi yang bukan hanya prosedural, melainkan demokrasi yang berpijak pada substansi keadilan sosial dan keberadaban.
Abdi Sumaithi dalam pemaparannya menekankan bahwa tema kegiatan “Penguatan Demokrasi Substansial Berdasarkan Pancasila” menjadi jawaban atas tantangan bangsa saat ini. Menurutnya, demokrasi harus berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila, sehingga menghasilkan kebijakan yang benar-benar berorientasi pada kemaslahatan rakyat, bukan sekadar rutinitas politik.
“Demokrasi sejati bukan hanya tentang pemilu, melainkan tentang memperjuangkan kesejahteraan, keadilan, dan persatuan bangsa. Kita harus kembali kepada roh Pancasila sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara,” tegas Abdi di hadapan peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat, akademisi, dan para kader dakwah.
Acara ini diwarnai dengan dialog interaktif, di mana masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi mulai dari isu pendidikan, pemberdayaan ekonomi umat, hingga penguatan peran organisasi keagamaan dalam menjaga harmoni sosial. Abdi Sumaithi berkomitmen untuk membawa dan memperjuangkan aspirasi tersebut ke tingkat nasional.
Penyerapan aspirasi ini menjadi salah satu langkah konkret Abdi Sumaithi dalam membangun demokrasi yang bermakna. Ia berharap kegiatan seperti ini terus menjadi jembatan efektif antara rakyat dan negara, demi terwujudnya Indonesia yang lebih adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila.