Oleh: KH Ronggosutrisno Tahir/Next atawa Sayati Center
Atmasfir politik jelang memasuki tahun politik 2024 begitu terasa memadati bukan hanya di kota-kota besar, namun juga menyasar ke pelosok desa.
Semisal safari politik yang berlabel ‘silaturahmi’ oleh bakal calon presiden (Bacapres) Anies Rasyid Baswedan memunculkan sikap dan pernyataan politik dari kelompok masyarakat yang dijumpainya.
Datang juga dari berbagai kalangan, harapan yang ditujukan kepada Bacapres dari Koalisi Perubahan (Nasdem, Demokrat dan PKS) ini tentang Pemilu yang akan digelar pada Februari 2024 mendatang
Harap dicatat dan menjadi catatan, memang banyak juga yang menolak pencapresan Anies. Bahkan lebih dari itu, tidak sedikit pula yang mencerca dan memfitnah mantan Gubernur yang sukses 5 tahun memimpin DKI Jakarta.
Perjalanan proses Koalisi Perubahan mengusung Anies sebagai Bacapres menghadapi hambatan yang bertubi-tubi. Upaya menghadang Dr. Anies Rasyid Baswedan sebagai sosok pilihan Bacapres pada pemilu 2024 datang dari berbagai arah. Dan memang itu merupakan proses berdemokrasi walau kadang rada mengada ada.
Demikian polarisasi politik telah mencuat di dalam masyarakat. Mereka yang menolak Anies sebagai Bacapres dengan berbagai argumentasinya, dengan yang pro Anies merupakan sebuah sikap yang normal dan sah dalam masyarakat yang menjujung tinggi demokrasi. Semua dapat dimaknai sebagai isyarat hidupnya demokrasi.
Maka dengan demikian, demokrasi dapat menjaga kebebasan individu dalam keadilan dan rasa adil bagi masyarakat di negara demokrasi yang baik dan benar.
Bahkan jika kemudian ditemui sinyalemen bahwa ada OLIGARKI yang tidak suka pada Anies, lantas menghadang langkah Anies untuk menjadi presiden. Ini pun sah sejauh menggunakan cara cara yang bermartabat dan tidak melanggar hukum.
Lalu bagaimanakah sikap Anies dan Koalisi Perubahan dalam menghadapi para OLIGARKI?
Oligarki adalah simbol kekuasaan atau pengaruh orang kaya, pengusaha dan berkuasa dalam politik. Dalam prakteknya, oligarki yang tidak berdiri pada kepentingan bangsa menciptakan kondisi politik saling sandera.
Prinsip oligarki adalah ‘tidak ada makan siang gratis’ atau apa yang telah diberi dan apa yang akan didapat. Nuansa ini menjadi tantangan tersendiri bagi pencapresan Anies.
Mahar politik tak menutup kemungkinan menjadi bahan dagangan para oligarki, paling tidak untuk membiayai sejumlah kampanye pasangan kandidat presiden dan kandidat wakil presiden
Padahal, selama ini relawan selalu menyerukan agar Anies Baswedan bisa maju sebagai calon presiden (capres) 2024 yang bebas dari sokongan oligarki. Pertanyaannya bisakah?
Jawabannya,meski hal itu sulit dilakukan, terbukti dengan safari Anies ke berbagai daerah yang menggunakan fasilitas cukup wah, dan itu menunjukan keterlibatan oligarki namun jika gelombang rakyat yang kian membesar berpihak ke Anies sebagai calon presiden. Setidaknya, tunduk pada oligarki bisa diredam. Anies akan punya nilai tawar.
Karena makin besar dukungan dari rakyat, makin mudah Anies untuk bernegosiasi dengan oligarki bahkan bisa saja menundukkan oligarki.
Sebaliknya, jika dukungan rakyat kecil, Anies akan menjadi bagian dari oligarki. Dengan kata lain, oligarki yang akan menundukkannya.
Alhasil, soal oligarki, baik oligarki politik maupun oligarki ekonomi. Sama halnya partai dalam koalisi perubahan pengusung Anies tidak terlalu mengkhawatirkan. Sejauh dapat dikendalikan oleh kekuasaan negara.
