JAKARTA | INTIP24 News – Kementerian Luar Negeri Indonesia memperingatkan Kementerian Pertahanan dalam suratnya pada awal bulan April bahwa usulan Amerika untuk memberikan izin kepada militernya untuk terbang di atas wilayah Indonesia berisiko melibatkan Jakarta dalam potensi konflik Laut Cina Selatan, kata sumber.
Meskipun kedua negara menyepakati kemitraan kerja sama pertahanan dalam pertemuan pada hari Senin, pernyataan Pentagon setelahnya tidak menyebutkan adanya penerbangan berlebihan, meskipun dua sumber dari Indonesia mengatakan proposal AS sebelumnya telah dijadwalkan untuk ditandatangani di sana.
Surat Kementerian Luar Negeri, yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya, ditandai sebagai surat mendesak dan rahasia.
Hal ini disampaikan menjelang pertemuan antara Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan timpalannya dari AS Pete Hegseth di Washington, kata kedua sumber Indonesia tersebut.
Dalam suratnya, kementerian tersebut mendesak kementerian pertahanan untuk menunda perjanjian akhir dengan Washington.
Tidak jelas apakah Hegseth dan Sjafrie benar-benar membahas proposal penerbangan tersebut.
Dalam pernyataannya Pentagon mengatakan kedua negara telah menjalin kemitraan kerja sama pertahanan yang besar dan menyebutkan sejumlah cara yang bisa mereka lakukan untuk membangun hubungan pertahanan.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada kesepakatan resmi dan statusnya masih sebatas usulan dari pihak AS.
Kemhan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil nantinya akan didasarkan pada tinjauan cermat yang mengutamakan kepentingan nasional serta prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.
“Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menegaskan bahwa dokumen tersebut merupakan usulan dari pihak AS yang selanjutnya menjadi bahan pertimbangan internal pemerintah Indonesia,” ujar Brigjen Rico dalam keterangan pers pada Rabu (15/4/2026).
Dilansir dari Reuters, seorang pejabat Amerika, yang berbicara tanpa mau disebutkan namanya, mengatakan bahwa hanya karena penerbangan tersebut tidak disebutkan dalam pernyataan tersebut, bukan berarti hal tersebut tidak dibahas secara pribadi. Pentagon tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Sebagai mana dimaklumi, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, terletak di pintu masuk selatan Laut Cina Selatan yang menguasai Kepulauan Natuna.
Negara ini adalah negara non-blok dan bertujuan untuk menjaga hubungan dekat dengan Tiongkok dan Amerika Serikat.
Tiongkok mengklaim kedaulatan atas hampir seluruh Laut Cina Selatan, jalur perairan yang membawa lebih dari $3 triliun perdagangan tahunan, meskipun ada klaim yang tumpang tindih dari Filipina, Brunei, Malaysia, dan Vietnam.
Surat dari Kementerian Luar Negeri mengatakan usulan AS harus ditanggapi dengan hati-hati karena akan memungkinkan Washington memaksimalkan pengawasan dan pengintaian menggunakan perairan dan wilayah Indonesia, dan dapat mempengaruhi hubungan dengan mitra strategis lainnya di kawasan, termasuk Tiongkok.
Dikatakan bahwa perjanjian dengan AS akan memberikan “kesan bahwa Indonesia terlibat dalam aliansi yang berimplikasi pada peningkatan risiko keamanan nasional karena menempatkan Indonesia sebagai target potensial dalam situasi konflik regional.”
Tercatat bahwa sejumlah pesawat militer AS telah melakukan operasi pengawasan di Laut Cina Selatan sebanyak 18 kali sejak Januari 2024 hingga April 2025, yang merupakan pelanggaran terhadap wilayah perairan dan wilayah udara Indonesia.
Protes Indonesia mengenai operasi ini tidak pernah mendapat tanggapan yang tepat dari AS, tambahnya.
Kementerian Pertahanan Indonesia “menghormati pandangan dan masukan dari semua kementerian dan lembaga terkait… Usulan apa pun tidak dapat ditafsirkan sebagai keputusan akhir,” kata juru bicara Kementerian Pertahanan saat menjawab pertanyaan Reuters mengenai keberatan yang diajukan oleh Kementerian Luar Negeri.
Presiden Indonesia Prabowo Subianto juga menjaga hubungan dekat dengan Beijing.
Kunjungan luar negeri pertamanya sebagai presiden pada tahun 2024 adalah ke Beijing dan dia menghadiri parade militer yang diselenggarakan oleh Presiden Xi Jinping akhir tahun lalu, dan difoto bersama Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.
Amerika Serikat dan Australia bergabung dengan Filipina dalam latihan maritim gabungan kedua mereka di Laut Cina Selatan tahun ini, di tengah ketegangan dengan Tiongkok di jalur perairan yang disengketakan tersebut.
