JAKARTA – Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan, rencana pertemuan Puan AHY didasari oleh karena PDIP melihat Prabowo dan Anies sebagai lawan kuat bagi Ganjar Pranowo.
“Apakah belum cukup pede ya dalam konteks di koalisi Ganjar, ya mungkin-mungkin saja lawan politiknya berat, kan ada Prabowo ada Anies Baswedan,” ujar Ujang, Selasa (13/6/2023).
Ujang menambahkan, ancaman khususnya berlaku untuk Anies yang merupakan representasi capres oposisi.
“Itu di oposisi biasanya kalau pemerintahnya tidak bagus dan pemerintahnya tidak disenangi rakyat maka ya kemungkinan keberpihakan rakyat itu kepada oposisi,” ujar dia
Karena itu, dia menilai berbagai manuver yang dilakukan PDIP bisa jadi belum yakin sepenuhnya terhadap tingkat elektoral Ganjar.
Jadi kalau koalisi pemerintah yakni Ganjar dan PDIP masih kurang percaya diri ya maka pihak lain, katakanlah bejana lain itu akan mendapatkan dukungan publik, makanya digoyang-goyang, koalisi perubahan makanya dijegal dan dengan politik hal itu tidak aneh dalam jegal-menjegal,” ujarnya.
Sementara Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo menilai rencana pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bisa menjadi bumerang bagi kedua partai. Hal ini karena ada dugaan pertemuan keduanya ini sebagai upaya menggagalkan pencapresan dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mendukung Anies Baswedan.
Ari menilai jika pertemuan dilakukan sebagai manuver politik PDIP untuk menggembosi peluang pencapresan tokoh tertentu, maka bentuk preseden buruk bagi demokrasi ke depan.
“Makanya ketika ada manuver ini untuk menggagalkan pencapresan Mas Anies saya pikir itu akan menjadi bumerang buat PDIP akan menjadi bumerang bagi Partai Demokrat,” ujar Ari dalam keterangannya, Selasa (13/6/2023).
Ari mengatakan, dari ketiga bakal calon presiden (bacapres) yang muncul saat ini, dua calon yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo
diasosiasikan sebagai penerus Presiden Joko Widodo. Sedangkan Anies Baswedan
sebagai antitesis Jokowi simbol perubahan.
Dia menilai, kombinasi ini sudah ideal untuk demokrasi Indonesia di masa mendatang. Karenanya, jika kemudian berupaya digagalkan masa akan merusak demokrasi.
Tidak semuanya ‘All Jokowi Man’, ya kalau semua ‘All Jokowi Man’ ya negara ini tidak belajar dari bagaimana mengelola perbedaan, demokrasi kita tidak melihat bahwa perbedaan itu penting, bagaimana perbedaan itu kita selesaikan dengan cara-cara demokratis, yaitu melalui pemilu,” ujar Ari seperti dikutip Republika (13/6).
