Opini Ronggost (INTIP24 News)
Sebagai negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau dengan laut terhampar luas dan garis pantai yang sangat panjang, Indonesia berjuluk sebagai negara maritim.
Pun letak geografisnya di bentangan garis khatulistiwa, memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah di darat dengan tingkat kesuburan yang tinggi sehingga negeri ini dikenal juga sebagai negara agraris.
Tentu keduanya merupakan karunia besar bagi bangsa ini.
Perbedaan Masyarakat Agraris dan Masyarakat Maritim
Perbedaan masyarakat maritim dan negara agraris terletak pada jenis sumber daya yang dimaksimalkan.
Masyarakat maritim memaksimalkan sumber daya laut sebagai daya dukung utama pendapatan ekonomi.
Sedangkan masyarakat agraris memaksimalkan sumber daya pada bidang pertanian sebagai pendapatan ekonomi.
Masyarakat maritim biasanya memiliki kecendrungan mendukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan, serta menjaga kedaulatan wilayah perairannya sebagai suatu keharusanmya. Sedangkan masyarakat agraris lebih mengutamakan kegotong roxongan
Jika dilihat dari luas wilayahnya, Indonesia memiliki perbandingan luas wilayah perairan 71 persen laut (3.257.483 km2) berbanding 29 persen luas daratannya (1.922.600 km2) dari total luas wilayah Indonesia lautan dan daratan mencapai 5.180.083 km2.
Dengan garis pantai sepanjang 54.716 kilometer, Indonesia berada di peringkat kedua setelah Kanada yang memilik garis pantai terpanjang di dunia yakni mencapai 202.800 kilometer,
Hal itulah yang membuat Indonesia sejak dahulu kala dikenal sebagai negara maritim selain sebagai masyarakat agraris. Terlebih lagi, kemaritiman Indonesia didukung oleh jumlah pulau yang mencapai 17.504 pulau, membuat Indonesia termasuk dalam 15 besar negara maritim di dunia.
Sehingga dengan demikian Indonesia dikenal sebagai negara maritim sekaligus negara agraris karena karakteristik geografis dan mata pencaharian sebagian besar penduduknya.
Perkembangan ekonomi selama beberapa dekade, negeri ini lebih banyak mengeksploitasi sumber daya alam di darat dan belum banyak mengeksploitasi lautnya.
Pembangunan infrastruktur, bendungan dan irigasi, pembukaan lahan besar-besaran serta pengembangan budi daya pertanian, kebun dan hutan hingga industri dan pertambangan.
Pada tahun 1975, hutan terbentang seluas 15 juta hektar sedang 40 tahun kemudian pada tahun 2024 tersisa 5 juta hektar, artinya 60% hutan telah beralih fungsi. Rata-rata terbesar beralih menjadi perkebunan sawit dan pertambangan atau usaha ekstraktif (kegiatan ekonomi yang mengambil langsung sumber daya alam dari lingkungan).
Dampaknya sudah pasti terjadinya ketidak seimbangan alam dan lingkungan manusia. Gunung, bukit dan lereng menjadi gundul hingga sangat rentan terjadi berbagai bencana.
Apa yang dilakukan manusia di darat akan berdampak pada keberadaan manusia itu sendiri. Apalagi jika eksploitasi tidak memperhatikan dampak dan resikonya. Tambang liar dan penebangan pohon tanpa HPH yang tidak terkendali adalah awal dari bencana itu sendiri.
Sudah waktunya untuk mengalihkan orientasi eksploitasi SDA dari daratan ke lautan dengan menghidupkan kembali kejayaan ekonomi maritim.
Bencana banjir dan longsor di tiga provinsi Sumatera akhir November lalu adalah fakta realita yang harus menyadarkan bangsa ini untuk segera memaksimalkan potensi ekonomi maritimnya.
Tidak hanya potensinya, tapi keharusan untuk memanfaatkan sumber daya laut yang luar biasa, seperti perikanan, pariwisata bahari, dan energi terbarukan misalnya, energi gelombang laut.
Ekonomi maritim bisa jadi kunci untuk diversifikasi ekonomi, mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam darat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara menyeluruh.
Lantaran itu, perihal ini juga memperkuat kedaulatan Indonesia di laut, meningkatkan perdagangan internasional, dan menjaga kelautan yang berkelanjutan.
Takahashi Masahiro ahli maritim asal jepang, pernah menyebut bahwa Indonesia punya potensi besar jadi “poros maritim dunia” jika fokus pada pengembangan infrastruktur pelabuhan, logistik, dan industri kreatif kelautan.
Ronggost (INTIP24 News)
