INTIP24 News – Fenomena bendera ikonik Bajak Laut Topi Jerami dari anime populer One Piece kembali muncul sebagai simbol perlawanan. Sempat muncul di beberapa daerah di Indonesia, kali ini tampak dalam aksi protes besar-besaran di Nepal.
Ribuan demonstran dari kalangan Gen Z mengibarkan bendera Jolly Roger milik kru Luffy saat turun ke jalan memprotes sensor, korupsi, dan kepemimpinan Perdana Menteri K.P. Sharma Oli.
Menurut laporan media lokal, aksi ini dipicu oleh kebijakan pemerintah yang melarang penggunaan sejumlah platform media sosial mulai 8 September, dengan dalih maraknya penipuan dan penyebaran informasi palsu di internet.
Namun, banyak anak muda Nepal melihat kebijakan itu sebagai bentuk pengekangan terhadap kebebasan berekspresi. Sejak saat itu, unjuk rasa terus meluas dari Kathmandu hingga berbagai kota lain di seluruh negeri. Para demonstran menuntut pencabutan larangan serta mendesak pengunduran diri Oli.
Situasi memanas pada hari pertama protes, 8 September, ketika bentrokan menyebabkan sedikitnya 19 orang tewas dan lebih dari 400 lainnya terluka, menurut laporan rumah sakit.
Meski pemerintah kemudian memulihkan akses media sosial pada malam harinya, gelombang aksi tetap berlanjut.
Di tengah kerumunan massa, bendera tengkorak dengan topi jerami khas One Piece tampak berkibar di berbagai titik.
Demontrasi memuncak dengan pembakaran gedung pemerintah dan rumah pejabat di Kathmandu.
Dikutip dari kantor berita ANI, istri mantan Perdana Menteri Nepal Jhalanath Khanal, Rajyalaxmi Chitrakar,
meninggal dunia pada Selasa (9/9/2025) setelah mengalami luka bakar parah ketika kediaman mereka di Kathmandu dibakar massa saat protes yang berlangsung dengan kekerasan.
Menurut sumber tersebut, keluaga Chitrakar berada di dalam rumah ketika para demonstran membakar bangunan tersebut. Dia segera dilarikan ke Rumah Sakit Luka Bakar Kirtipur dalam kondisi kritis, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan.
Gelombang demonstrasi di Nepal muncul setelah pemerintah memberlakukan larangan terhadap sejumlah platform media sosial. Aksi protes yang awalnya berlangsung damai dengan cepat berkembang menjadi kerusuhan nasional.
NY Times melaporkan sedikitnya 22 orang tewas dan ratusan lainnya terluka akibat bentrokan yang pecah di Kathmandu serta di sejumlah kota lain, termasuk Pokhara, Butwal, dan Birgunj.
Aksi demo Gen Z yang dimulai pada Senin (8/9) meletus setelah pemerintah melarang 26 platform media sosial besar, termasuk Facebook, Instagram, WhatsApp, dan YouTube, dengan alasan pajak dan keamanan siber. Namun, warga Nepal
menilai langkah tersebut sebagai serangan terhadap kebebasan berpendapat sekaligus kedok untuk menutupi praktik korupsi.
Eskalasi situasi memaksa Perdana Menteri Khadga Prasad Sharma Oli atau KP Sharma Oli mengundurkan diri, sementara para demonstran membakar gedung-gedung pemerintah, termasuk gedung parlemen dan kantor presiden.
Presiden Ram Chandra Paudel, yang belakangan juga mengundurkan diri, pada Selasa menyerukan ketenangan, meminta para demonstran menempuh jalan dialog.
“Saya mendesak semua pihak agar tetap tenang, mencegah kerugian lebih lanjut bagi bangsa, dan duduk bersama untuk berdialog. Dalam sebuah demokrasi, tuntutan yang disuarakan rakyat dapat diatasi melalui dialog dan negosiasi,” ujarnya dalam pernyataan yang dimuat The Himalayan Times.
Walau jam malam diberlakukan di beberapa kota, gerakan protes terus berkembang—demonstran menuntut akuntabilitas pemerintahan dan diakhirinya korupsi institusional, sementara larangan media sosial sudah dicabut oleh pemerintah.
Kepala Staf Angkatan Darat Nepal Jenderal Ashok Raj Sigdel turut mendesak para demonstran Gen Z untuk menempuh penyelesaian damai melalui dialog seiring pengerahan pasukan militer guna menjaga ketertiban.
“Aksi protes ini telah menimbulkan kerusakan besar. Karena itu, mencegah kerugian lebih lanjut serta menjaga perdamaian, keamanan, keharmonisan, dan persatuan nasional adalah tanggung jawab kita bersama,” ujarnya dalam video yang dirilis Selasa malam.
Dalam pernyataannya, Jenderal Sigdel terlebih dahulu menyampaikan rasa duka mendalam atas kerusakan terhadap fasilitas publik selama aksi protes nasional, serta menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban yang kehilangan nyawa, sekaligus mendoakan kesembuhan cepat bagi mereka yang terluka.
“Untuk meredakan situasi sulit yang tengah berlangsung, melindungi warisan nasional, properti publik maupun pribadi, warga negara, misi diplomatik, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat dan menjaga kepentingan utama negara adalah kewajiban kita bersama. Karena itu, demi membawa negara keluar dari situasi pelik ini dengan cara damai, saya meminta kelompok demonstran untuk membatalkan rencana aksi protes dan duduk di meja perundingan,” tutur Sigdel.
Melansir NDTV, tentara Nepal mengambil alih kendali Bandara Internasional Tribhuvan setelah para pengunjuk rasa berusaha masuk ke area bandara pada Selasa malam. Layanan penerbangan di bandara tersebut sempat ditangguhkan sebagian akibat aksi protes.
Militer juga mengambil alih kendali Singhdurbar, kompleks sekretariat utama pemerintah, setelah para demonstran membakar bangunan di dalam area tersebut. Tentara memasuki kompleks usai mengevakuasi para pengunjuk rasa.
Selain itu, tentara turun tangan ketika sekelompok demonstran mencoba merusak gerbang kuil suci Pashupatinath.
Sebelumnya, tentara Nepal telah mengumumkan akan mengambil alih operasi keamanan mulai Selasa pukul 22.00 waktu setempat.
