Oleh: KH Ronggosutrisno
Keputusan strategis reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto, terutama terkait penempatan tokoh-tokoh kunci dalam jabatan pemerintahan menunjukan bahwa reshuffle Prabowo tidak hanya sekadar mengganti posisi jabatan strategis. Lebih dari itu menekankan pada penempatan orang-orang dengan kemampuan khusus di posisi di mana mereka dapat bekerja secara maksimal.
Contoh penting dalam penempatan Dahnil Anzar Simanjuntak, mantan ketua Pemuda Muhammadiyah. Meskipun secara umum mungkin dia akan ditempatkan sebagai di Kementerian Urusan Pemuda karena perannya sebagai pemimpin Pemuda Muhammadiyah, Prabowo mengambil keputusan strategis berbeda berdasarkan pemahamannya yang mendalam tentang latar belakang Daniel sebagai kader Muhammadiyah.
Dahnil sebelumnya sukses sebagai juru bicara Prabowo sejak masa kampanye pilpres 2024, kini dipercaya sebagai Wakil Menteri (Wamen) Urusan Haji dan Umroh mendampingi Menteri Haji dan Umrah yang dijabat Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan).
Kementerian Haji dan Umrah sendiri merupakan kementerian baru yang pembentukannya diatur dalam RUU Perubahan ketiga atas UU Nomor 8 tahun 2019 Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-4 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026 di kompleks parlemen 26 Agustus lalu.
Dahnil Anzar Simanjuntak
Seperti diketahui, pengelolaan layanan Haji dan Umrah di Indonesia, yang seharusnya lebih menekankan layanan keagamaan bagi umat yang ingin menunaikan ibadah ke tanah suci justru sudah terlalu berorientasi komersial.
Keputusan Prabowo yang menugaskan Dahnil untuk mereformasi kementerian haji, dengan tujuan mengembalikan fungsi utama kementerian tersebut yaitu melayani jamaah yang melaksanakan rukun Islam kelima, bukan menjadikannya sebagai usaha bisnis.
Dalam pengaturan ibadah haji dalam lima tahun terakhir, terutama pada tahun 2024 terungkap adanya ketidakteraturan yang signifikan serta potensi korupsi dalam program haji khusus. Berbagai tingkat pelanggaran ditemukan, melibatkan sejumlah pejabat dari berbagai jenjang jabatan.
Rantai korupsi diduga melibatkan posisi mulai dari tingkat direktur hingga jabatan yang lebih tinggi, bahkan berpotensi sampai tingkat menteri.
Pendekatan Prabowo dalam merombak kabinet, dengan menekankan bahwa yang paling penting adalah menyesuaikan kemampuan setiap individu dengan peran yang tepat merupakan pilihan strategis.
Buah pikiran KH Ronggosutrisno, sepuh INTIP24 News
