Dampak dalam Negeri: Ancaman Nyata yang Harus Diantisipasi
Pertanyaan yang paling relevan bagi rakyat Indonesia adalah: apa hubungan perang di Timur Tengah dengan keamanan dan kesejahteraan di dalam negeri? Ternyata, kaitannya sangat erat dan langsung.
Dari sisi energi, Indonesia mengonsumsi sekitar 1,7 juta barel minyak per hari, sementara produksi dalam negeri hanya mencapai sekitar 860 ribu barel. Artinya, hampir separuh kebutuhan minyak nasional harus dipenuhi melalui impor — dan sebagian besar berasal dari kawasan Timur Tengah yang kini menjadi medan perang.
APBN 2026 ditetapkan dengan asumsi harga minyak domestik sebesar 70 dolar AS per barel. Jika harga minyak dunia menetap di kisaran 100 dolar AS atau lebih, beban subsidi energi dan kompensasi listrik yang sudah diperkirakan mencapai Rp381 triliun akan membengkak drastis, menciptakan lubang besar dalam keuangan negara.
Dari sisi ekonomi makro, pelemahan rupiah yang kerap terjadi di tengah krisis global akan langsung memperbesar biaya impor minyak dan bahan baku industri. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah mewanti-wanti bahwa konflik ini dapat memicu volatilitas harga energi global, gangguan jalur perdagangan internasional, dan lonjakan biaya logistik yang berdampak pada sektor manufaktur nasional.
Yang tak kalah mengkhawatirkan adalah dimensi sosial-keagamaan. Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Solidaritas terhadap Iran dan keprihatinan atas nasib warga sipil yang menjadi korban perang berpotensi memicu gelombang demonstrasi massa yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri — terutama di wilayah DKI Jakarta di mana terdapat banyak kedutaan besar negara-negara yang terlibat konflik.
Sikap resmi pemerintah Indonesia terhadap konflik ini cukup menarik untuk dicermati. Kementerian Luar Negeri hanya menyatakan “penyesalan” atas serangan Amerika Serikat dan Israel, tanpa menggunakan kata “mengutuk” (condemn) seperti yang pernah dilakukan saat Israel menyerang Iran pada Oktober 2024.
Indonesia justru menawarkan diri menjadi penengah, dan Presiden Prabowo Subianto bahkan menyatakan kesiapannya untuk terbang langsung ke Teheran guna memfasilitasi dialog perdamaian.
