Bekasi, intip24news.com – Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) absen dalam pembukaan Musyawarah Cabang (Muscab) XV Gerakan Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) Kabupaten Bekasi, Sabtu (14/11/2026).
Dalam acara itu Asisten Daerah (Asda) I, Drs. H. Hudaya, M.Si. hadir mewakili bupati.
Ketidakhadiran orang nomor satu di Kabupaten Bekasi dalam agenda strategis organisasi kepramukaan itu memunculkan pertanyaan mengenai perhatian dan komitmen pemerintah daerah terhadap pembinaan Gerakan Pramuka.
Namun, sorotan tidak hanya tertuju pada absennya Bupati. Substansi sambutan Bupati yang dibacakan Hudaya juga menjadi perhatian karena dinilai mengandung pesan yang berpotensi menggiring opini peserta Muscab untuk memberikan dukungan kepada salah satu calon Ketua Kwarcab yang sebelumnya telah memperoleh surat rekomendasi dari Bupati.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai batas antara kewenangan pembinaan pemerintah daerah dengan independensi forum musyawarah organisasi.
Muscab merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan di tingkat Kwartir Cabang. Forum ini memiliki kewenangan strategis untuk mengevaluasi kepengurusan, merumuskan program kerja, serta menentukan kepemimpinan organisasi untuk periode selanjutnya.
Dalam konteks tersebut, setiap peserta Muscab memiliki hak untuk menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan dan mekanisme organisasi yang berlaku.
Surat rekomendasi dari Bupati sebagai Ketua Mabicab tentu dapat menjadi bentuk dukungan atau pertimbangan. Namun, rekomendasi tersebut tidak semestinya dipersepsikan sebagai instruksi yang mengikat pilihan peserta musyawarah.
Apabila terdapat pesan dalam sambutan yang mengarah pada dukungan terhadap calon tertentu, hal itu patut menjadi perhatian bersama. Sebab, Muscab seharusnya menjadi ruang demokrasi organisasi yang memberikan kesempatan setara kepada seluruh calon, bukan menjadi ruang pembentukan opini untuk mengarahkan pilihan kepada kandidat tertentu.
Independensi forum musyawarah harus tetap dijaga agar ketua yang terpilih benar-benar memperoleh legitimasi melalui mekanisme organisasi, bukan semata-mata karena pengaruh atau dukungan dari pihak yang memiliki kedudukan tertentu.
Agung Sakti M. selaku Koordinator Perubahan Gerakan Pramuka Kabupaten Bekasi menegaskan bahwa Muscab XV harus berjalan secara demokratis, independen, dan tidak boleh dijadikan instrumen untuk mengamankan kepentingan atau mengarahkan kemenangan calon tertentu.
“Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan karakter bagi generasi muda, bukan organisasi yang harus dikendalikan oleh kepentingan kekuasaan atau kepentingan kelompok tertentu. Kami menghormati posisi Bupati sebagai Ketua Mabicab, tetapi penghormatan tersebut tidak berarti menghilangkan kedaulatan peserta Muscab dalam menentukan pemimpinnya,” tegas Agung.
Menurutnya, rekomendasi dari Bupati merupakan hak dan kewenangan yang dapat diberikan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Mabicab. Namun, rekomendasi tersebut harus ditempatkan secara proporsional dan tidak boleh ditafsirkan sebagai bentuk tekanan moral maupun instruksi politik organisasi kepada peserta Muscab.
“Kalau memang proses ini ingin menghasilkan pemimpin yang legitimate dan memiliki integritas, berikan kesempatan kepada seluruh calon untuk berkompetisi secara sehat. Jangan sampai peserta Muscab merasa bahwa pilihan mereka sudah diarahkan sebelum proses musyawarah berlangsung. Biarkan forum berbicara berdasarkan aturan, kapasitas, rekam jejak, dan aspirasi dari bawah,” ujarnya.
Agung juga menilai, ketidakhadiran Bupati dalam pembukaan Muscab XV menjadi catatan tersendiri. Sebagai Ketua Mabicab, Bupati memiliki posisi strategis dalam memberikan dukungan terhadap pembinaan kepramukaan di Kabupaten Bekasi.
“Muscab ini bukan agenda biasa. Ini momentum menentukan masa depan Gerakan Pramuka Kabupaten Bekasi untuk lima tahun ke depan. Karena itu, kehadiran dan perhatian kepala daerah sangat penting sebagai bentuk keteladanan serta komitmen terhadap pembinaan generasi muda. Jangan sampai Pramuka hanya mendapatkan perhatian ketika berkaitan dengan seremoni atau kepentingan tertentu,” tambahnya.
Lebih lanjut, Agung berharap seluruh peserta Muscab tetap menjaga independensi, berani menyampaikan aspirasi, serta menjalankan hak dan kewajibannya sesuai ketentuan organisasi.
Di tengah dinamika internal yang berkembang menjelang Muscab XV, pemerintah daerah seharusnya mengambil peran sebagai pembina yang mampu menjaga suasana kondusif, bukan justru memunculkan persepsi adanya keberpihakan terhadap salah satu calon.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi mengenai alasan Bupati Bekasi tidak menghadiri pembukaan Muscab XV maupun penjelasan mengenai substansi sambutan yang dibacakan oleh Asda I.
