JAKARTA – Mantan Ketua Umum PBNU yang sekaligus menjadi pimpinan Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), KH Said Aqil Siroj, mengkritisi SE larangan buka bersama bagi pejabat dan ASN. Said menilai larangan tersebut menyinggung perasaan umat Islam. “Ya itu menyinggung, sebenernya secara umum ya menyinggung perasaan umat Islam,” kata Said Aqil di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (25/3/2023). “Secara umum itu menyinggung perasaan umat Islam karena ini sudah Selengkapnya
JAKARTA – Ketua Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) M Natsir Kongah mengungkap adanya dana Rp 45 triliun yang terindikasi sebagai hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sebagian dana tersebut disinyalir mengalir ke sejumlah politikus. Diduga, dana itu digunakan untuk membiayai pemenangan para politisi pada Pemilu 2019 lalu dan Pemilu 2024. “Dari total indikasi tindak pidana pencucian uang di kejahatan green financial itu Selengkapnya
JAKARTA – Melalui Surat Edaran (SE) Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan arahan terkait larangan buka puasa bersama 2023 kepada pejabat dan pegawai ASN (aparatur sipil negara). Jokowi meminta agar kegiatan buka puasa bersama (bukber) ditiadakan selama Ramadan 1444 Hijriah.Surat tersebut diteken Sekretaris Kabinet Pramono Anung tertanggal 21 Maret 2023. “Iya betul,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung kepada wartawan, Rabu (22/3/2023). Surat Selengkapnya
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan menyinggung tentang ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun bagi pelanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, tepatnya mengenai kewajiban merahasiakan dokumen terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU). “Setiap orang, itu termasuk juga menteri, termasuk juga menko (menteri koordinator), ya, yang memperoleh dokumen atau keterangan, dalam rangka pelaksanaan tugasnya, menurut UU ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut,” Selengkapnya
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa meminta PPATK serius membongkas kasus dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dia meminta Kepala PPATK Ivan Yustiavandana juga membongkar aliran dana meskipun nilainya kecil. “Jangan sampai hari ini cuma bicara Rp300 triliun saja, tapi recehannya di mana aja. Kita ini bicara tentang sumber pendapatan negara, APBN kita minus terus, ternyata tikusnya Selengkapnya
JAKARTA – Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan korupsi di Indonesia saat ini telah terjadi di berbagai sektor. Ia menyebut korupsi sudah menjadi fenomena yang gila. “Sekarang saudara noleh kemana saja ada korupsi kok. Noleh nih ke hutan ada korupsi di hutan, noleh ke udara ke pesawat udara ada korupsi di garuda, asuransi ada asuransi, koperasi korupsi, semuanya korupsi,” kata Mahfud dalam Sarasehan Sinkronisasi Tata Kelola Selengkapnya
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
