BIROKRASI PEMERINTAHAN, HUKUM & KRIMINAL, NASIONAL

647 Pegawai Kemenkeu Diduga Terlibat TPPU Sejak 2009

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu ) tengah menjadi sorotan usai laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut terjadi dugaan transaksi pencucian uang sebesar Rp300 triliun yang disinyalir melibatkan 647 pegawai medio 2009-2023. “Saya mengumumkan yang terakhir ada transaksi mencurigkan yang terjadi di Kemenkeu berdasarkan informarsi dari PPATK 2009-2023, transaksi mencurigakan sebagi tindak pidana pencucian uang,” kata Menko Polhukam Mahfud Md saat jumpa pers, seperti dikutip

BIROKRASI PEMERINTAHAN, PERISTIWA

Polsek Ulu Ogan Besama Perangkat Desa, BPBD Standby di Lokasi Tanah Longsor

Baturaja, OKU-Sumsel | intip24news.com – Akses jalan menuju Desa Kelumpang Kecamatan Ulu Ogan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) saat ini tidak bisa dilalui masyarakat. Hal itu karena terjadi tanah longsor di Desa Gunung Tiga, Jum’at (10/03/23). Kapolres OKU, AKBP Arif Harsono melalui Kasi Humas, AKP Syafaruddin mengatakan, tidak ditemukan adanya korban jiwa pasca tanah longsor tersebut. “Namun terdapat 2 rumah warga di Desa Gunung Tiga

BIROKRASI PEMERINTAHAN, EKONOMI BISNIS

Anggota DPR: Transaksi Mencurigakan 300 T di Kemenkeu Didiamkan Sejak Lama

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat Santoso menanggapi terkait ungkapan Menkopolhukam Mahfud MD soal ada transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal itu berdasarkan data temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Santoso menyebut transaksi mencurigakan itu sebenarnya sudah ada sejak lama. Namun, pemerintah bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani hanya diam saja. “Apa yang dilakukan oleh oknum-oknum pegawai

BIROKRASI PEMERINTAHAN, EKONOMI BISNIS, HUKUM & KRIMINAL

Ketua Banggar DPR: Terungkapnya Kasus Rafael Alun Jadi Momentum Bersih-bersih di Kemenkeu

JAKARTA – Terungkapnya ketidakwajaran aliran dan kekayaan Mantan Pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo menjadi momentum emas bagi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, untuk membersihkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dari berbagai oknum penyelenggara negara yang tidak berintegritas. Demikian diunkapkan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah. Pasalnya, kata Said, masih banyak pejabat pajak yang berintegritas, bisa memegang amanah, dan kompeten dalam melaksanakan tugas. “Saya kira dari kasus RAT ini kita semua,

BIROKRASI PEMERINTAHAN, HUKUM & KRIMINAL, PERISTIWA

Aduan Korban Kebakaran Depo Plumpang, Komnas HAM: Pertamina Harus Bertanggung jawab Jika Terbukti Ada Pelanggaran HAM

JAKARTA – Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro mengatakan, pihaknya telah menerima aduan masyarakat terkait kebakaran Depo Pertamina Plumpang , Koja, Jakarta Utara. Namun, Komnas HAM belum melakukan tindakan apa pun terkait aduan itu. “Kalau saya tidak salah, sudah (ada aduan), tapi baru menerima, jadi belum melakukan apa-apa, kan baru kemarin,” kata Atnike di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta

BIROKRASI PEMERINTAHAN, METROPOLITAN, PERISTIWA

Pemukiman Warga Hanya Dipisahkan Gang Sempit, DPR: Pertamina Perlu Segera Audit

INTIP24NEWS.COM – Api yang bermula sekitar pukul 20.00 pada Jumat (3/3) dari pipa bahan bakar di depo penyimpanan bahan bakar Pertamina Plumpang di Jakarta, dengan cepat menyebar ke rumah-rumah terdekat dan membuat panik warga di daerah padat penduduk. Daerah pemukiman padat berdiri di luar tembok luar Pertamina Depo Plumpang, hanya dipisahkan oleh jalan sempit, kata seorang saksi mata. Seorang warga yang sempat dihubungi intip24news.com Nandar

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.