SERANG, INTIP24News.com – Merasa data pribadinya disebar di status WhatsApp, serta ada dugaan pencemaran nama baik dirinya melalui media sosial, Seorang ASN berinisial UH (45), warga Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, mengadukan pria berinisial US (51), yang diketahui bertugas di Biro Hukum Pemprov Banten, ke Polresta Serang Kota.
Pengaduan tersebut disampaikan secara tertulis pada Rabu (18/11/2026). UH meminta perlindungan hukum setelah foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) miliknya diduga disebarluaskan melalui status WhatsApp tanpa persetujuannya, disertai narasi yang menyebut dirinya sebagai penipu.
Dalam surat pengaduan bernomor 01/SPL-UH/XI/2026 yang ditujukan kepada Kapolresta Serang Kota, UH meminta kepolisian menindaklanjuti dugaan penyebaran data pribadi dan pencemaran nama baik yang dialaminya.
Berawal dari Perselisihan Sewa Rumah
Berdasarkan kronologi dalam surat pengaduan, persoalan tersebut bermula dari kesepakatan sewa-menyewa rumah milik US.
Dalam dokumen pengaduan disebutkan, nilai sewa rumah disepakati sebesar Rp2 juta per bulan untuk jangka waktu dua bulan, dengan total Rp4 juta. UH mengaku telah membayar uang muka sebesar Rp500 ribu sehingga masih terdapat sisa pembayaran Rp3,5 juta.
Namun, sebelum masa sewa berakhir pada 23 November 2026, UH mengaku diusir dan diminta meninggalkan rumah pada Jumat (13/11/2026) karena belum melunasi pembayaran.
UH menyatakan telah menunjukkan itikad baik dengan menawarkan pembayaran Rp2 juta terlebih dahulu dan meminta tambahan waktu tiga hari untuk menyelesaikan sisa kewajibannya. Namun US tidak mau dicicil dan tetap minta dilunasi sebesar Rp. 3,5 juta.
Foto KTP Diduga Disebar, Nama Baik Dipersoalkan
Perselisihan yang awalnya berkaitan dengan urusan sewa-menyewa tersebut kemudian berkembang menjadi persoalan dugaan pelanggaran hukum.
UH menduga US menyebarkan foto KTP miliknya melalui status WhatsApp. Foto tersebut memuat sejumlah data pribadi, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, dan foto diri.
Dalam unggahan itu, terlapor diduga menyertakan tulisan:
“DICARI Oknum Pegawai Kota Serang Bagi yang menemukan harap hubungi kami.”
UH juga mengaku mendapat tuduhan sebagai penipu di Media Sosial. Ia menilai penyebaran identitas dan narasi tersebut telah merugikan kehormatan serta nama baiknya, baik di lingkungan masyarakat maupun tempatnya bekerja.
Atas kejadian itu, UH mengaku mengalami tekanan psikis dan merasa dipermalukan akibat identitas pribadinya dipublikasikan tanpa izin.
Minta Polisi Turun Tangan
Dalam surat pengaduannya, UH meminta Polresta Serang Kota memberikan perlindungan hukum serta menindaklanjuti dugaan perbuatan tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pelapor turut mengacu pada ketentuan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU ITE, Pasal 65 ayat (2) jo. Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta ketentuan mengenai pencemaran nama baik dan fitnah.
Sebagai bahan pendukung, UH melampirkan fotokopi KTP, tangkapan layar unggahan WhatsApp, bukti percakapan, serta bukti transfer uang muka sewa rumah.
UH berharap kepolisian segera menindaklanjuti pengaduannya, termasuk meminta keterangan pihak-pihak terkait, guna memastikan persoalan tersebut mendapatkan penanganan hukum secara objektif.
Kuasa Hukum US Berikan Klarifikasi
Sementara itu, US saat dikonfirmasi media ini membenarkan adanya persoalan tersebut. Namun, ia meminta agar konfirmasi diarahkan kepada kuasa hukumnya, Heri Kusmawan, karena dirinya sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat).
“Saya sedang mengikuti Diklat. Bapak bisa konfirmasi dengan kuasa hukum saya,” ujar US singkat.
Dihubungi secara terpisah, Heri Kusmawan selaku kuasa hukum US menjelaskan bahwa persoalan tersebut berawal dari perjanjian sewa rumah antara kliennya dengan UH.
Menurut Heri, terdapat persoalan pembayaran sewa rumah yang disebutnya tidak direalisasikan sesuai kesepakatan dalam perjanjian.
“Berawal dari saudari UH mengontrak rumah klien kami dengan seluruh fasilitas dan isi rumah yang tersedia.
Namun, pembayaran tidak jelas sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kontrak atau sewa rumah milik klien kami,” ungkap Heri.
Ia juga mengklaim bahwa UH belum merealisasikan pembayaran sewa rumah selama satu tahun, kemudian meninggalkan kontrakan tanpa berpamitan atau berkomunikasi baik-baik dengan pemilik rumah.
Selain itu, Heri menyebut terdapat sejumlah kerusakan dan fasilitas rumah milik kliennya yang diklaim hilang.
“Ada kerusakan-kerusakan serta barang fasilitas rumah milik klien kami yang hilang,” tambahnya.
Kedua Pihak Masih Berpeluang Berdamai
Ketika ditanya mengenai kemungkinan penyelesaian melalui mediasi, Heri menyatakan pihaknya masih membuka ruang perdamaian antara kedua belah pihak.
“Pada dasarnya kami masih membuka jalur tersebut,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, persoalan antara UH dan US masih menyisakan perbedaan keterangan terkait perjanjian sewa rumah maupun dugaan penyebaran data pribadi.
Media ini menegaskan bahwa seluruh tuduhan dan klaim yang disampaikan masing-masing pihak masih memerlukan pembuktian. Kepolisian diharapkan dapat menindaklanjuti pengaduan tersebut secara profesional, objektif, dan transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
( Red-TLB )








































