SERANG|INTIP24News.com – Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Serang terkait evaluasi penanganan banjir menuai kritik dari kalangan aktivis. Forum tersebut dinilai kontraproduktif karena dinarasikan seolah melemahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tengah bekerja di situasi darurat.
Kritik ini disampaikan Amin Nazili dari Presidium Forum Aktivis Serang Selatan sekaligus Ketua DPD Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Serang.
“Dalam kondisi banjir seperti sekarang, yang dibutuhkan adalah solidaritas dan penguatan, bukan forum Dengar Pendapat yang justru menyudutkan Pemda dan OPD. RDP ini menjadi kontraproduktif jika narasinya melemahkan semangat kerja di lapangan,” tegas Amin, pada Kamis (29/1/2026).
Amin menegaskan, banjir besar yang melanda puluhan desa di Kabupaten Serang bukanlah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba. Menurutnya, bencana tersebut merupakan akumulasi persoalan tata kelola lingkungan yang berlangsung selama bertahun-tahun.
“Banjir separah ini adalah dampak kebijakan masa lalu yang tidak pro lingkungan. Jangan seolah-olah seluruh kesalahan dibebankan kepada pemerintahan yang sedang berjalan,” ujarnya.
Ia menilai evaluasi seharusnya menyentuh akar persoalan, seperti kerusakan daerah resapan air, penyempitan aliran sungai, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan di masa sebelumnya. Lebih lanjut, Amin menyebut Pemkab Serang telah menunjukkan kehadiran nyata melalui koordinasi lapangan, distribusi bantuan, serta penanganan warga terdampak di berbagai titik banjir.
“Faktanya, Pemda hadir dan OPD bergerak. Dari banyaknya kejadian banjir, hanya dua korban meninggal dan itu bukan karena kelalaian Pemda,” jelasnya.
Ia merinci, satu korban meninggal dunia akibat tersengat listrik di Padarincang, sementara satu lainnya tenggelam di Kecamatan Binuang yang merupakan warga dengan gangguan jiwa.
“Jangan dipelintir seolah Pemda gagal total,” katanya.
Menanggapi sorotan DPRD terkait anggaran BPBD dan buffer stock Dinas Sosial yang masing-masing disebut sebesar Rp500 juta, Amin menilai angka tersebut tidak bisa dijadikan satu-satunya tolok ukur penanganan bencana.
“Anggaran itu penting, tetapi dalam kondisi darurat yang utama adalah kecepatan bertindak dan keberpihakan. OPD bergerak, relawan bergerak, masyarakat bergerak. Kalau RDP hanya fokus pada framing ‘gagap’, itu bukan solusi,” tegasnya.
Amin mengingatkan agar RDP tidak berubah menjadi ruang saling menyalahkan yang justru menimbulkan kegaduhan di tengah penderitaan warga.
“Kalau RDP hanya jadi panggung menyalahkan, itu bencana kedua setelah banjir—bencana opini yang melemahkan kepercayaan publik dan mengganggu kerja kemanusiaan,” ujarnya.
Ia pun mengajak seluruh pihak, termasuk DPRD dan tokoh politik, untuk mengedepankan kepentingan masyarakat terdampak.
” Sekarang waktunya gotong royong dan kerja nyata. Jangan tambah beban warga dengan kegaduhan dan framing,” pungkas Amin.( Red- TLS )
