JAKARTA | INTIP24 News – Kabar ikhwal anggota Paskibraka 2024 yang perempuan wajib copot jilbab menyeruak. Isu ini ramai menjadi pembahasan publik dan menuai kritikan.
Ketua Komisi Bidang MUI KH Cholil Nafis menanggapi hal itu dengan mengatakan melanggar konstitusi dan tidak Pancasilais
Seperti diberitakan, sejumlah foto menyebar di media sosial, tak ada Paskibraka perempuan 2024 yang berhijab. Padahal diketahui ada beberapa daerah yang perwakilan Paskibraka perempuannya mengenakan jilbab.
“Kan sangat janggal dan tak rasional. Negara yang berdasarkan Pancasila melarang adik perempuan di Paskibraka mengenakan jilbabnya. Negara yang mayoritas muslim melarang anak-anak perempuan berjilbab,” kata Cholil dalam pernyataannya, Rabu (14/8).
“Ini pelanggaran konstitusi dan sungguh tidak Pancasilais. Sungguh terlalu,” imbuh dia.
Menurutnya, sangat aneh bila Indonesia menerapkan aturan ini. Katanya ini masalah serius.
“Bagaimana pembinaan Pancasila kok malah melenceng dari Pancasila. Kontraproduktif. Ini lembaganya yang salah atau orang-orangnya yang duduk di lembaga itu yang bermasalah,” katanya.
Cholil pun mendorong anggota Paskibraka yang dipaksa lepas jilbab, untuk pulang dan tak melanjutkan kegiatan persiapan HUT RI ke-79 yang rencananya dihelat di IKN.
“Bismillah. Adik-adik perempuan Paskibraka yang sudah biasa berjilbab kemudian dipaksa untuk membuka jilbabnya saya arahan institusinya, baiknya pulang aja,” kata dia.
“Jangan sampai hanya ingin merayakan kemerdekaan bangsa ini menjadi tidak merdeka di hadapan Allah dan tak merdeka menjalankan ketentuan konstitusi Indonesia,” tutupnya.
Sementara itu, dikutip dari media, tim dari Kemenpora akan meminta klarifikasi ke BPIP sebagai badan pembina dari Paskibraka.
“Kami sedang meminta klarifikasi BPIP,” kata Dito kepada wartawan, Rabu (14/8).
Dito akan segera memberikan hasil konfirmasinya. Dia menegaskan sepenuhnya Paskibraka ada di bawah pembinaan BPIP.
Dia berharap, isu yang menyeruak dan ramai di media sosial tak benar soal larangan jilbab ini.
