SLEMAN I INTIP24 News – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar Rapat Konsolidasi Organisasi di Kantor Sekretariat II, Tonggalan RT 02 / RW 15, Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, DIY,pada Minggu, 11 Oktober 2026, pukul 15.30 WIB.
Rapat konsolidasi yang berlangsung dengan penuh kekeluargaan namun serius ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat barisan organisasi wartawan online yang tengah berkembang pesat di Yogyakarta.
Hadir dalam rapat penting tersebut jajaran pengurus inti IWOI DIY, antara lain:
Ketua DPW IWOI DIY: Supriyono
Dewan Penasehat: Dalyono. HP
Dewan Pakar: Yulius Riyantoko
Divisi Hukum: Saparjan, SJ. LLM
Ketua DPD IWOI Se-DIY (Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulonprogo, dan Gunungkidul)
Rapat ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan Ketua Umum IWOI, Dr. H. NR. Icang Rahardian, S.H.S.Ak., M.H., M.Pd. untuk memastikan soliditas organisasi dari tingkat pusat hingga daerah tetap terjaga satu komando.
Ketua DPW IWOI DIY: Perkuat Koordinasi dan Perangi Hoax
Dalam arahannya, Ketua DPW IWOI DIY, Supriyono, menegaskan bahwa konsolidasi ini bukan sekadar pertemuan formalitas, melainkan langkah konkret untuk menyatukan gerak langkah seluruh pengurus dan anggota.
Supriyono berharap ke depan, seluruh pengurus dan anggota DPW serta DPD IWOI se-DIY semakin memperkuat kerja sama yang baik dan saling berkoordinasi secara intensif.
“Saya berharap ke depan pengurus dan anggota DPW dan DPD IWOI se-DIY semakin memperkuat kerja sama yang baik, saling koordinasi, saling komunikasi. Kita ini satu keluarga besar IWOI. Jangan jalan sendiri-sendiri. Kita harus solid,” tegas Supriyono di hadapan peserta rapat.
Lebih lanjut, Supriyono menekankan peran vital IWOI di tengah derasnya arus informasi digital. IWOI DIY harus menjadi garda terdepan dalam memerangi berita bohong atau hoax yang dapat memecah belah persatuan bangsa.
“Tugas kita sebagai wartawan online adalah menyajikan berita yang benar, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kita harus bersama-sama memerangi berita bohong (hoax). Jangan sampai masyarakat DIY dirugikan oleh informasi yang tidak benar. IWOI harus hadir mencerdaskan masyarakat,” imbuhnya.
Divisi Hukum Siap Jadi Garda Terdepan Kawal Wartawan
Sementara itu, pernyataan tegas disampaikan oleh Divisi Hukum DPW IWOI DIY, Saparjan, SH. LLM. Sosok yang dikenal vokal dalam advokasi jurnalis ini menyatakan kesiapannya untuk menjadi tameng terdepan bagi seluruh anggota IWOI DIY.
Saparjan menegaskan, Divisi Hukum akan all out melakukan pembelaan apabila ada wartawan anggota IWOI yang mengalami intimidasi, ancaman, kriminalisasi, maupun kekerasan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya.
“Saya selaku Divisi Hukum DPW IWOI DIY siap menjadi garda terdepan. Bilamana ada wartawan anggota IWOI DIY yang terintimidasi, terancam, atau mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari pihak manapun, kami siap turun dan membela. Dengan catatan penting, wartawan tersebut dalam bekerja sudah sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” tegas Saparjan dengan nada lantang.
Pernyataan ini disambut tepuk tangan meriah dari seluruh Ketua DPD se-DIY yang hadir, karena memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi para jurnalis di lapangan.
Dewan Penasehat Dalyono. HP dan Dewan Pakar Yulius Riyantoko dalam kesempatan yang sama juga memberikan masukan dan penguatan terkait strategi pengembangan organisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) wartawan agar lebih profesional dan kompeten di era digital.
Rapat konsolidasi yang dimulai pukul 15.30 WIB tersebut berlangsung hingga selesai dengan menghasilkan beberapa kesepakatan penting, diantaranya penguatan koordinasi antar DPD, program peningkatan kesejahteraan anggota, dan rencana pelantikan serta Rakerwil IWOI DIY dalam waktu dekat.
Dengan adanya konsolidasi ini, diharapkan IWOI DIY semakin solid, kompak, dan menjadi organisasi profesi wartawan yang disegani, profesional, serta menjadi mitra kritis dan konstruktif bagi pemerintah daerah dalam membangun Daerah Istimewa Yogyakarta.
