TANGERANG, intip24news.com – Persoalan pekerjaan pembangunan jaringan Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) 20 Kilovolt (kV) di Jalan Kampung Carang Pulang, Desa Wanakerta, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, kembali menjadi perhatian.
Bukan tanpa alasan. Pekerjaan infrastruktur ketenagalistrikan yang berkaitan dengan PLN UP3 Cikupa tersebut menyisakan sejumlah pertanyaan serius mengenai spesifikasi teknis, kedalaman galian, pengamanan empat jalur kabel yang diduga dipasang, konsistensi penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), hingga kelayakan fasilitas pendukung pekerjaan.
Berdasarkan dokumentasi lapangan tertanggal 13 November 2026, terlihat sejumlah gulungan kabel berwarna merah, karung material, serta perlengkapan pekerjaan yang ditempatkan di sekitar lokasi kegiatan.
Temuan visual tersebut menjadi dasar perlunya pemeriksaan dan penjelasan teknis. Sebab, pekerjaan jaringan tegangan menengah tidak cukup dinilai dari terlihat atau tidaknya aktivitas pemasangan kabel. Ada standar teknis, prosedur keselamatan, serta tanggung jawab pengawasan yang wajib dipenuhi.
PEMBERITAAN PERTAMA BELUM MENDAPATKAN KLARIFIKASI: PERTANYAAN PUBLIK TIDAK BOLEH BERHENTI DI TENGAH JALAN!
Hal yang patut menjadi perhatian adalah pemberitaan pertama mengenai pekerjaan SKTM 20 kV tersebut belum memperoleh klarifikasi resmi yang dapat dipublikasikan dari pihak PLN UP3 Cikupa.
Dalam prinsip jurnalistik, ruang konfirmasi tetap terbuka dan harus diberikan kepada setiap pihak yang disebut atau berkaitan dengan suatu pemberitaan.
Namun, ruang klarifikasi bukan berarti pertanyaan publik dapat dibiarkan tanpa jawaban.
PLN UP3 Cikupa perlu menjelaskan kondisi pekerjaan berdasarkan data teknis, hasil pengawasan, serta pemeriksaan langsung di lapangan.
Apabila seluruh tahapan pekerjaan telah memenuhi ketentuan, sampaikan buktinya. Apabila ditemukan kekurangan, lakukan evaluasi dan perbaikan sesuai ketentuan.
Publik tidak membutuhkan jawaban normatif yang hanya terdengar meyakinkan. Publik membutuhkan penjelasan yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan.
EMPAT JALUR SKTM 20 KV: JANGAN SAMPAI SPESIFIKASI TEKNIS HANYA MENJADI URUSAN DI ATAS KERTAS!
Dugaan pemasangan empat jalur kabel SKTM 20 kV di lokasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana konfigurasi jaringan direncanakan dan dilaksanakan.
Berapa kedalaman galian yang dipersyaratkan dalam dokumen teknis?
Bagaimana jarak dan pemisahan antarkabel diatur?
Apakah sistem pelindung kabel, material penutup, serta penandaan jalur bawah tanah telah sesuai spesifikasi?
Bagaimana proses pemeriksaan sebelum galian ditutup kembali?
Semua itu bukan persoalan sepele.
Jaringan tegangan menengah merupakan infrastruktur vital yang membutuhkan ketelitian dalam setiap tahapan pekerjaan. Kesalahan konstruksi yang tidak terdeteksi sejak awal berpotensi menimbulkan persoalan keselamatan, gangguan jaringan, dan biaya perbaikan di kemudian hari.
Karena itu, PLN tidak cukup hanya memastikan kabel berhasil ditanam. Kualitas pemasangan harus dapat dibuktikan melalui pemeriksaan teknis.
K3 BUKAN ATRIBUT SEREMONIAL: KESELAMATAN WAJIB HADIR SEJAK PEKERJAAN DIMULAI HINGGA SELESAI!
Sorotan berikutnya menyangkut konsistensi penerapan K3 di lokasi pekerjaan.
Dokumentasi lapangan memperlihatkan material dan perlengkapan pekerjaan berada di sekitar area yang masih berdekatan dengan aktivitas lingkungan dan akses masyarakat.
Kondisi tersebut perlu dievaluasi dari sisi pengamanan area kerja, pemasangan rambu peringatan, pembatas lokasi, penataan material, serta perlindungan terhadap pekerja maupun pengguna jalan.
Jangan sampai standar keselamatan hanya terlihat lengkap ketika kegiatan gelar alat atau pemeriksaan formal, tetapi tidak diterapkan secara konsisten ketika pekerjaan berlangsung.
K3 bukan pelengkap administrasi. K3 merupakan kewajiban yang melekat pada setiap tahapan pekerjaan.

PAPAN INFORMASI BERKONSTRUKSI KAYU KASO: SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS KELAYAKANNYA?
Hal lain yang tidak luput dari perhatian adalah konstruksi papan atau media informasi pekerjaan yang terlihat menggunakan material kayu kaso.
Penggunaan material tersebut perlu mendapatkan evaluasi dari aspek kekuatan, kestabilan, ketahanan, keamanan, dan kesesuaiannya dengan ketentuan fasilitas informasi proyek.
Pertanyaannya sederhana: apakah konstruksi tersebut memang sesuai spesifikasi dan standar keselamatan yang ditetapkan untuk pekerjaan ini?
Siapa yang bertanggung jawab atas pemasangan dan pemeliharaannya?
Apakah pengawas lapangan telah melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan fasilitas pendukung tersebut?
Jangan menganggap persoalan papan informasi sebagai hal remeh. Setiap fasilitas di sekitar area pekerjaan harus ditempatkan dan dipasang dengan mempertimbangkan keselamatan masyarakat.
HASAN, WARTAWAN INTIP 24: PLN HARUS MEMBUKTIKAN PENGAWASAN, BUKAN SEKADAR MENUNJUKKAN LAPORAN!
Hasan, Wartawan INTIP 24, menegaskan bahwa pekerjaan jaringan SKTM 20 kV harus diawasi secara serius karena berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat dan keandalan sistem kelistrikan.
“Jangan sampai seluruh perlengkapan terlihat lengkap ketika gelar alat, tetapi ketika pekerjaan berlangsung justru aspek keselamatan, kedalaman galian, pengamanan kabel, rambu-rambu, dan kelayakan fasilitas pendukung tidak mendapatkan perhatian yang sama.”
“Kalau memang pekerjaan sudah sesuai standar, silakan buktikan melalui dokumen teknis dan pemeriksaan langsung di lapangan. Jangan hanya mengandalkan laporan progres atau dokumentasi administratif. Pengawasan harus benar-benar berjalan, bukan sekadar tercatat di atas kertas,” tegas Hasan.
Ia juga menekankan bahwa pemberitaan ini bukan dimaksudkan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap standar pekerjaan.
“Keselamatan masyarakat tidak boleh menjadi taruhan. Jangan menunggu muncul insiden baru semua pihak sibuk melakukan evaluasi. Pencegahan harus dilakukan sebelum risiko berubah menjadi persoalan nyata,” tambahnya.
DELAPAN PERTANYAAN YANG WAJIB DIJAWAB PLN UP3 CIKUPA!
Untuk memberikan ruang klarifikasi sekaligus memastikan transparansi pekerjaan, terdapat sejumlah pertanyaan yang membutuhkan penjelasan resmi:
- Siapa nama perusahaan mitra atau kontraktor yang melaksanakan pekerjaan SKTM 20 kV di Kampung Carang Pulang, Desa Wanakerta?
- Benarkah pekerjaan tersebut mencakup pemasangan empat jalur kabel SKTM 20 kV?
- Berapa kedalaman galian yang diwajibkan berdasarkan spesifikasi teknis pekerjaan?
- Bagaimana standar pengaturan jarak, pemisahan, dan perlindungan masing-masing kabel?
- Bagaimana hasil pemeriksaan penerapan K3 selama pekerjaan berlangsung?
- Apakah konstruksi papan informasi menggunakan kayu kaso telah memenuhi ketentuan kelayakan dan keselamatan?
- Siapa pengawas teknis PLN yang bertanggung jawab melakukan pengawasan langsung di lapangan?
- Apakah pekerjaan telah melalui pemeriksaan mutu konstruksi dan verifikasi teknis sebelum dinyatakan memenuhi persyaratan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban yang konkret, bukan sekadar pernyataan bahwa pekerjaan telah berjalan sesuai prosedur.
PLN UID BANTEN DAN UP3 CIKUPA JANGAN BIARKAN PERSOALAN PENGAWASAN BERHENTI PADA TINGKAT ADMINISTRASI!
Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pelayanan dan keandalan ketenagalistrikan, PLN perlu memastikan bahwa setiap pekerjaan mitra dilaksanakan sesuai kontrak, spesifikasi teknis, standar keselamatan, dan ketentuan yang berlaku.
Karena itu, PLN UID Banten diharapkan turut memastikan adanya evaluasi terhadap pekerjaan tersebut melalui pemeriksaan lapangan dan penelaahan dokumen teknis.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian, tindakan korektif harus dilakukan sesuai kewenangan dan ketentuan kontraktual.
Pengawasan terhadap mitra bukan sekadar kewajiban administratif. Pengawasan merupakan bagian dari tanggung jawab institusi dalam memastikan kualitas pekerjaan dan keselamatan publik.
PENEGASAN REDAKSI: KAMI MENUNGGU JAWABAN, BUKAN MENGHAKIMI TANPA PEMERIKSAAN!
Pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers terhadap pelaksanaan pekerjaan infrastruktur ketenagalistrikan.
Kami menegaskan bahwa seluruh pertanyaan dan sorotan yang disampaikan harus dijawab melalui klarifikasi, data teknis, serta pemeriksaan faktual.
PLN UP3 Cikupa, PLN UID Banten, maupun perusahaan mitra pelaksana diberikan ruang seluas-luasnya untuk menyampaikan penjelasan, bantahan, koreksi, ataupun hak jawab sesuai ketentuan perundang-undangan.
Namun, satu hal harus menjadi perhatian bersama: pekerjaan infrastruktur vital tidak boleh hanya mengejar penyelesaian fisik, sementara aspek mutu konstruksi, keselamatan pekerja, dan keamanan masyarakat menjadi persoalan yang tidak mendapatkan perhatian memadai.
KABEL BOLEH DITANAM DI BAWAH TANAH, TETAPI STANDAR KESELAMATAN, TRANSPARANSI, DAN TANGGUNG JAWAB TIDAK BOLEH IKUT TERKUBUR!
Kini publik menunggu penjelasan PLN UP3 Cikupa.
Sebab, keberhasilan pekerjaan SKTM 20 kV bukan diukur dari seberapa cepat kabel dipasang atau seberapa panjang galian diselesaikan.
Keberhasilan sesungguhnya harus dibuktikan melalui kualitas konstruksi, kepatuhan terhadap standar teknis, pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta keselamatan masyarakat yang tetap terjamin.










































