Achmad mengatakan, perlu adanya bukti yang lebih transparan dan konkret mengenai manfaat nyata dari kerja sama ini. Indonesia seharusnya tidak boleh mengorbankan kepentingan nasional hanya untuk memenuhi Ambisi Cina menjadi ekonomi berpengaruh di dunia tanpa memastikan kesepakatan bilateral tersebut memberikan keuntungan yang jelas bagi Indonesia.
Misalnya Publik melihat kepentingan ekonomi China dalam mendominasi hiliriasasi nikel telah merugikan publik karena tenaga kerja yang digunakan bukan mayoritas bangsa Indonesia.
8 Kesepakatan Ekonomi Xi-Jokowi baru tersebut perlu dilihat dengan cermat karena pengalaman sebelumnya kesepakatan ekonomi dengan china telah melahirkan banyak persoalan ekonomi dan sosial seperti utang baru seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan Penolakan tenaga kerja pribumi di smelter hilirasasi nikel China di Sulawesi dan Maluku.
Achmad memaparkan, ada tiga kehati-hatian Indonesia dalam kesepakatan ekonomi dengan China tersebut
Pertama, Kehati-hatian dalam menjaga stabilitas kawasan, pemerintah harus tetap kritis dan berhati-hati dalam mengelola dukungan Cina terhadap Indonesia dalam kepemimpinan ASEAN. Pastikan bahwa kepentingan nasional dan kedaulatan Indonesia tidak terkompromi.
Kedua, Pemerintah harus lebih terbuka dan transparan dalam menyajikan bukti konkret mengenai manfaat nyata dari kerja sama dengan Cina. Diperlukan kajian yang mendalam untuk menghindari potensi risiko yang mungkin timbul dari kesepakatan bilateral.
