Jakarta, intip24news.com — Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Cawang mengusulkan kenaikan dana operasional bagi LMK dan berharap dukungan tersebut dapat disetarakan dengan operasional RT dan RW. Aspirasi itu disampaikan saat LMK Cawang beraudiensi dengan Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Abdurrahman Suhaimi, yang merupakan wakil rakyat dari Dapil 5 Jakarta Timur, di ruang Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (9/9/2026).
LMK Cawang menilai peningkatan dana operasional diperlukan karena aktivitas dan tanggung jawab LMK di tengah masyarakat cukup besar. Selain menjadi wadah musyawarah, LMK berperan menampung aspirasi warga, membangun komunikasi dengan pemerintah, serta ikut mengawal berbagai persoalan masyarakat di tingkat kelurahan.
Dari sisi besaran, dukungan untuk LMK saat ini memiliki struktur yang berbeda dengan RT dan RW. Anggota LMK mendapatkan biaya operasional Rp1 juta per bulan dan biaya kegiatan sesuai tugas LMK Rp1,5 juta per bulan. Sementara itu, dukungan operasional RT pada 2026 sebesar Rp2,5 juta per bulan dan RW Rp3,125 juta per bulan.
Perbedaan tersebut menjadi perhatian LMK Cawang. Mereka berharap Pemprov DKI Jakarta melakukan evaluasi terhadap kebijakan dukungan operasional sehingga LMK memperoleh perhatian yang sebanding dengan peran dan tanggung jawabnya di masyarakat.
LMK Cawang juga berharap keberadaan mereka tidak “dianaktirikan” oleh Pemprov DKI Jakarta. Menurut mereka, LMK memiliki posisi penting sebagai penghubung aspirasi masyarakat dengan pemerintah sehingga sudah semestinya mendapat dukungan yang memadai untuk menjalankan tugasnya.
“Kami berharap LMK tidak dianaktirikan. Peran LMK juga penting dalam menyerap aspirasi dan membantu pemerintah mengawal persoalan masyarakat di tingkat kelurahan. Karena itu, kami berharap dana operasional LMK bisa disetarakan dengan RT dan RW,” ujar perwakilan LMK Cawang.
Menanggapi aspirasi tersebut, Abdurrahman Suhaimi menyatakan akan menampung dan memperjuangkan usulan peningkatan dana operasional LMK melalui koordinasi dengan pihak terkait. Ia menilai dukungan terhadap LMK perlu diperhatikan karena lembaga tersebut memiliki peran dalam menyerap dan mengawal aspirasi masyarakat.
“LMK memiliki peran penting dalam menyerap aspirasi masyarakat dan ikut mengawal berbagai persoalan di wilayah. Aspirasi mengenai peningkatan dukungan operasional ini akan kita komunikasikan dan perjuangkan sesuai mekanisme yang ada,” ujar Suhaimi.
Suhaimi menambahkan, peningkatan dana operasional LMK tentunya harus mempertimbangkan aturan, kemampuan keuangan daerah, serta mekanisme penganggaran yang berlaku. Namun, ia memastikan aspirasi tersebut akan menjadi bagian dari pembahasan untuk mencari bentuk dukungan yang lebih proporsional bagi LMK.
