SERANG|INTIP24News.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Direktorat Mitigasi Bencana, Kedeputian Bidang Pencegahan, menggelar kegiatan Edukasi Program dan Kebijakan Mitigasi Bencana Provinsi Banten pada Selasa (13/10)2026).
Langkah strategis ini diambil sebagai tindak lanjut atas data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2025 yang menempatkan Provinsi Banten dalam kategori risiko sedang dengan 11 ancaman bencana.
Acara yang berlangsung interaktif dan partisipatif ini diselenggarakan di Ruang Semi Paripurna, Lantai 2, Bappeda Provinsi Banten, mulai pukul 08.30 hingga 16.00 WIB. Agenda ini melibatkan perwakilan instansi pemerintah daerah terkait, aktivis kebencanaan dari Provinsi Banten, serta perwakilan dari Maluku, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.
Plt. Direktur Mitigasi Bencana BNPB, B. Firza Ghozalba, S.T., M.Eng., menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat sangat mendesak dilakukan demi mewujudkan ketangguhan daerah dalam menghadapi potensi bencana.
Melalui kegiatan ini, BNPB membekali para pemangku kebijakan dengan materi krusial dan operasional kesiapsiagaan di lapangan. Program edukasi difokuskan pada penguatan tiga aspek utama, yaitu:
• Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB): Penguatan mitigasi berbasis sekolah dan lingkungan pendidikan.• Pasar Tangguh Bencana (PASTANA): Peningkatan resiliensi pada pusat ekonomi kemasyarakatan.• Rambu Kebencanaan & Pedoman Sosialisasi: Standardisasi jalur evakuasi dan metode penyebaran informasi kebencanaan.
Penyelenggaraan program ini didukung penuh oleh Deputi Bidang Pencegahan BNPB untuk memastikan akselerasi program mitigasi di tingkat provinsi dapat berjalan selaras antara kebijakan pusat dan eksekusi di daerah. Edukasi Berkelanjutan dan Pentingnya Resiliensi Pasar Tradisional.
Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia(MPBI), Dr. Avianto Amri, yang hadir sebagai salah satu pembicara, menekankan bahwa bencana merupakan peristiwa yang terus berulang.
Berdasarkan pengalaman Indonesia menghadapi bencana besar, seperti gempa dan tsunami pada 2018 silam, penguatan kapasitas masyarakat menjadi kunci utama.
“Ada 8 sesi yang akan kita laksanakan untuk memperkuat pelaksanaan penanggulangan bencana di masyarakat. Tujuannya agar Indonesia lebih kuat menghadapi risiko bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi,” ujar Avianto.
Pada kesempatan yang sama, Penyuluh Mitigasi Bencana BNPB, Hutama Ramdani, memaparkan urgensi program Pasar Tangguh Bencana (Pastana).
Menurutnya, edukasi terkait mitigasi bencana harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) di lingkungan pasar, khususnya pasar tradisional.
“Pasar tradisional di Indonesia termasuk lingkungan yang tingkat sosialisasi dan edukasi mitigasi bencananya masih rendah. Oleh karena itu, butuh peran serta semua pihak, mulai dari pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, paguyuban pedagang, hingga pengelola pasar untuk aktif melaksanakan sosialisasi,” tegas Hutama.
Melalui sinergi lintas sektor dan penguatan edukasi ini, BNPB berharap program mitigasi bencana di Provinsi Banten dan wilayah lainnya dapat terakselerasi dengan optimal demi meminimalkan dampak risiko bencana di masa depan.
( Red- TLB )
