INTIP24NEWS | BEKASI – Guna mencegah terjadinya gerakan masa yang akan turun kembali ke jalan Pelda Martadinata dan Serma Agus Riyanto Koramil 01 Tambun melaksanakan
Kegiatan penyekatan Unras Buruh di Pintu tol Grand Wisata Desa lambang sari Kacamatan Tambun Selatan pada Rabu 8/12/2021
Sementara itu Sukamto (Ketua Cabang FSPMI Kota dan Kabupaten Bekasi) Selasa lalu 7/8/2021 menumpahkan ribuan buruh turun ke jalan mereka menuntut dan meminta, agar berlakukan putusan MK yang Menyatakan Omnibus Law-UU Cipta Kerja cacat Formil dan Inkonstitusional.
Kemudian Sukamto juga meminta cabut SK UMK Tahun 2022 yang sudah dikeluarkan Oleh gubernur yang menggunakan dasar pertimbangan PP No. 36 tentang Pengupahan,
Tak hanya itu saja ia juga meminta revisi SK UMK Tahun 2022 sebesar 5,51% (Kab. Bekasi & 7,85% (Kota Bekasi) dan Gubernur Jawa Barat, Menteri Ketenagakerjaan, Menko Perekonomian,
Menko Kemaritiman dan Investasi serta Presiden Joko Widodo bertanggung jawab atas kerugian ekonomi yang disebabkan oleh aksi unjuk rasa yang kami lakukan,” demikian dalam tututanya
Saat dijumpai awak media Serma Agus Riyanto mengatakan bahwa kegiatan pelaksanakan penyekatan Unras buruh yang menuju ke arah Jakarta berbeda tujuannya kami tidak melarang mereka dengan berbagai tuturnya meski Sebanyak 20 personel gabungan dari TNI, Polri serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dikerahkan untuk mengawal aksi penyampaian massa dari Aliansi Buruh hal ini di cegah agar tidak terjadi kerumunan karena yang tidak kita inginkan ada beberapa faktor pertama jangan sampai aksinya ini ada penyusup yang akan malahan memecah belah semangat persatuan dan ke satuan para buruh,” ungkap Serma Agus Riyanto.
“Di sini kami bersama personil gabungan juga Melaksanakan pemeriksaan kendaraan yang dicurigai akan mengikuti aksi demo tersebut” terang Serma Agus Riyanto
Hal senada juga di katakan oleh Pelda Martadinata Babinsa Desa Mangunjaya Koramil 01 Tambun yang di tempatkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut Babinsa Mangunjaya dalam jumpanya menyampaikan, “hal ini untuk menyikapi akan terjadinya gerakan pendemo yang akan turun ke Jalan sehingga berpotensi kerumunan kita lakukan ini agar pandemi jangan sampai berkembang lagi akibat terjadinya adaanya kerumunan hal itu yang pemerintah tidak harapkan,” imbuhnya.
