JAKARTA | INTIP24 News – Pemerintah mengubah cara kerja dalam mengelola ekonomi di tengah tekanan global. Arah kebijakan kini tidak lagi berjalan seperti biasa, melainkan masuk dalam “mode bertahan” untuk menjaga pertumbuhan tetap tinggi.
Demikian dikatakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, Jumat (24/4/2026).
“Saya mau jelaskan, di kepala Presiden, kita sekarang berada dalam kondisi survival, jadi bukan business as usual,” ujar Purbaya.
Apa itu ekonomi mode survival? Istilah mode survival yang digunakan pemerintah dalam menggambarkan kondisi ekonomi belakangan ini menuai perhatian.
Menurut Purbaya, pendekatan tersebut dilakukan untuk mempertahankan target pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Dalam hal ini, pemerintah pun membentuk berbagai satuan tugas (satgas) guna mengamankan penerimaan negara, belanja negara, serta memperbaiki iklim usaha.
“Jadi kalau Anda lihat, ada Satgas PKH (Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan) di mana penggelapan-penggelapan, penyelewengan di kawasan hutan dibereskan, itu langkah Presiden yang serius,” jelasnya.
Maka dari itu, pemerintah juga melakukan pembenahan menyeluruh dalam tata kelola, termasuk memastikan pengelolaan sumber daya alam mampu memberikan imbal hasil optimal bagi negara.
“Saya tekankan di sini, kita dalam mode survival. Semua harus dijalankan semaksimal mungkin. Tidak ada lagi main-main,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ia menjelaskan arah kebijakan Presiden mencakup sejumlah program prioritas, antara lain pembangunan infrastruktur, penguatan ketahanan energi, serta pengembangan ekonomi daerah.
Pemerintah juga mendorong efisiensi anggaran dan peningkatan kapasitas industri guna meningkatkan nilai tambah, termasuk melalui pengembangan sektor kimia dan hilirisasi berbasis ekspor.
Dalam konteks ketahanan energi, pemerintah berupaya melakukan diversifikasi sumber pasokan agar tidak bergantung pada satu atau dua titik. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas di tengah risiko gangguan global.
“Kalau ini semua jalan, investasi masuk, lapangan kerja juga akan terbuka,” kata Menkeu.
Dari sisi fundamental, Bendahara Negara menilai ekonomi Indonesia masih cukup kuat. Stabilitas fiskal, kredibilitas kebijakan, serta besarnya kontribusi permintaan domestik menjadi penopang utama.
Ia menyebut sekitar 90 persen perekonomian nasional masih digerakkan oleh konsumsi dalam negeri, sehingga menjaga daya beli masyarakat menjadi kunci. Ia mencontohkan pada krisis global 2009, Indonesia masih mampu tumbuh 4,6 persen saat banyak negara mengalami kontraksi.
Sementara itu, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menilai istilah “survival mode” mencerminkan perubahan arah kebijakan pemerintah.
“Yang saya pahami, “survival mode” yang dimaksud adalah cerminan dilakukan pergeseran orientasi kebijakan dari ekspansi ke stabilisasi,” ujarnya Jumat (24/4/2026).
Menurut Rizal, pemerintah kini tidak lagi mendorong pertumbuhan secara agresif, melainkan fokus menjaga ekonomi tetap stabil di tengah tekanan global. “Artinya, prioritas diarahkan pada menjaga daya beli minimum, stabilitas fiskal, dan meredam risiko, bukan mendorong lonjakan pertumbuhan,” jelasnya.
Ia menilai, strategi ini memang diperlukan untuk menjaga stabilitas, tetapi ada konsekuensi yang harus dihadapi. “Dengan demikian, fase survival mode adalah strategi bertahan untuk menjaga stabilitas, tetapi konsekuensinya pertumbuhan menjadi moderat dan perbaikan kesejahteraan melambat,” ujarnya.
Rizal menambahkan, kondisi ini lebih bersifat antisipatif dibanding krisis sebelumnya. Pemerintah berupaya mencegah tekanan ekonomi memburuk, bukan merespons krisis yang sudah terjadi.
Meski tidak mengarah pada krisis, dampaknya tetap terasa bagi masyarakat, terutama kelas menengah yang menghadapi tekanan biaya hidup. Menurut dia, perlambatan juga bisa terjadi pada sektor riil, seperti UMKM, investasi, dan penciptaan lapangan kerja. “Jadi bukan kontraksi tajam, tetapi stagnasi yang membuat pemulihan berjalan lebih lambat,” kata Rizal.
