DAERAH

Proyek Jembatan Kalen Kramat – Galian Disorot Keras, Mutu Material dan Keselamatan Kerja Tak Boleh Dianggap Sepele

BEKASI— Proyek Rehabilitasi Jembatan Ruas Jalan Kalen Kramat–Galian, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, senilai Rp474.745.835 yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026, menjadi sorotan. Sejumlah temuan dan keterangan di lapangan memunculkan pertanyaan terkait kualitas material, kedalaman pekerjaan, jumlah tenaga kerja, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), hingga efektivitas pengawasan proyek. Berdasarkan data pekerjaan, proyek tersebut dilaksanakan oleh CV Karya Duta Persada berdasarkan Nomor SPK 000.3.3/360-SPK/PJT-DSDABMBK/2026. Masa

DAERAH

DPRD Kabupaten Bekasi Temukan Pekerjaan Jelek, Dinas dan Konsultan Pengawas Jangan Cuci Tangan dari Dua Proyek Jalan Sukatani

KABUPATEN BEKASI — Kualitas dua proyek infrastruktur jalan di Kabupaten Bekasi menjadi sorotan setelah Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke proyek Peningkatan Jalan Pilar–Sukatani dan Rekonstruksi Jalan Tambelang–Warung Satu, Jumat (16/10/2026). Dalam peninjauan tersebut, kondisi pekerjaan Jalan Pilar–Sukatani menuai kritik. Sejumlah bagian permukaan jalan dilaporkan mengalami retak memanjang, retak bercabang, hingga kerusakan yang dinilai cukup parah, meski pengecoran disebut baru berlangsung

DAERAH

Pra- Musran PKB Sukatani: Konsolidasi Solid, Kaderisasi Berlanjut, Regenerasi Menguat

KABUPATEN BEKASI — Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, menggelar Pra-Musyawarah Ranting (Pra-Musran) sebagai upaya memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menjaring kader potensial untuk mendorong regenerasi kepengurusan partai hingga tingkat ranting. Kegiatan yang berlangsung di Yayasan Islamic Patriot, Sabtu (10/10/2026), tersebut diikuti 152 peserta. Pra-Musran menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan Musyawarah Ranting (Musran), dengan fokus pada penguatan komunikasi antarkader,

DAERAH

Mengapa AI Hukum di Indonesia Harus Berani Berkata “Tidak Tahu”

Di negeri dengan ratusan ribu peraturan yang terus berubah, kecepatan AI bisa menjadi jebakan. Sebuah perusahaan rintisan hukum memilih membangun mesin yang lebih lambat bicara, tetapi lebih jujur. BEKASI, [tanggal rilis] — Bayangkan seorang advokat menyerahkan gugatan yang disusun berminggu-minggu. Argumennya rapi, rujukannya lengkap. Lalu di persidangan, pihak lawan menunjukkan bahwa salah satu pasal yang dikutip sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Satu kutipan, dan seluruh bangunan argumen ikut goyah. Skenario itu bukan hal baru di dunia hukum Indonesia. Yang baru adalah sumber kesalahannya. AI umum kini menjadi alat kerja sehari-hari di kantor hukum, kampus, dan bagian legal perusahaan. Ia menjawab dalam hitungan detik dengan bahasa yang meyakinkan. Masalahnya, ia juga bisa mengutip pasal yang tidak pernah ada, dengan nada yang sama yakinnya. Hukum Indonesia tidak berhenti di undang-undang Tantangan ini terasa lebih berat di Indonesia. Aturan tidak hanya datang dari undang-undang, tetapi juga dari peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan lembaga, hingga peraturan gubernur, bupati, dan wali kota. Satu persoalan sederhana bisa menyentuh beberapa lapis aturan sekaligus, dan setiap lapis bisa berubah sewaktu-waktu. Gambaran besarnya terlihat dari Pustaka JagaHukum, platform riset hukum yang baru diluncurkan PT Sarana Keadilan Nasional. Dari 435.225 peraturan yang terindeks di sana, kelompok terbesar justru peraturan bupati dengan 156.246 naskah, disusul peraturan daerah sebanyak 72.278. Lapisan inilah yang paling jarang dibaca dengan benar oleh AI umum. Mesin yang membaca sebelum bicara JagaHukum dibangun di atas satu aturan: tidak ada jawaban tanpa pasal. Sistem mencari pasal di kumpulan peraturan resmi, memeriksa apakah pasal itu masih berlaku, sudah diubah, dicabut, atau dibatalkan, lalu baru menyusun jawaban dengan sumber di setiap pernyataan. Yang paling tidak lazim adalah sikapnya ketika gagal. Bila dasar hukumnya tidak ditemukan, sistem dirancang untuk mengatakannya terus terang, bukan mengisi kekosongan dengan tebakan. “Satu pasal yang ternyata sudah dicabut, satu nomor yang keliru, cukup untuk meruntuhkan argumen yang disusun berminggu-minggu,” kata Mohamad Rezza Wiharta, S.H., M.H., Direktur PT Sarana Keadilan Nasional. “Cepat itu penting. Benar itu wajib.” Kepercayaan sebagai produk Di industri legal tech, pertanyaan soal kerahasiaan sering lebih menentukan daripada pertanyaan soal fitur. Perusahaan ini menjawabnya dengan kepatuhan. Kurang dari lima bulan sejak akta pendiriannya pada 30 April 2026, PT Sarana Keadilan Nasional telah terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat di Kementerian Komunikasi dan Digital dan wajib melaporkan pengelolaan data setiap tahun. Komitmen soal data juga dinyatakan terbuka. Berkas perkara hanya terlihat oleh pemiliknya dan anggota yang diberi izin. Data perkara tidak dipakai untuk melatih model AI mana pun. Akses dari luar Indonesia ditahan kecuali dibuka tertulis atas permintaan mitra. Perusahaan bahkan membatasi klaimnya sendiri. “JagaHukum adalah alat bantu riset dan penyusunan dokumen, bukan pengganti nasihat hukum,” kata Ade Purnama, S.H., M.H., advokat senior yang terlibat dalam pengembangan. “Kepercayaan dibangun dari kejujuran tentang batas.” Ujian yang sesungguhnya JagaHukum dirancang bersama advokat, akademisi hukum, dan notaris, dan menyasar kantor hukum, bagian hukum perusahaan, kampus, hingga instansi pemerintah. Namun para pendirinya tidak meminta calon pengguna untuk langsung percaya. Mereka menawarkan hal yang jarang ditawarkan perusahaan teknologi: bukan demonstrasi dengan contoh yang sudah disiapkan, melainkan tiga puluh menit dengan satu perkara nyata yang sedang Anda tangani. Di dunia hukum, mungkin hanya itu ujian yang benar-benar berarti. JagaHukum dapat dicoba melalui jagahukum.com

DAERAH

Beredar Foto Ketua KPPS Bersama Calon Nomor 1, Netralitas Pilkades Jayabakti Jadi Sorotan Publik

BEKASI – Netralitas penyelenggara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Jayabakti, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, mulai dipertanyakan setelah beredar sebuah foto yang diduga memperlihatkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 11 berinisial A berada di kediaman salah satu kandidat calon kepala desa nomor urut 1. Foto tersebut menjadi perhatian masyarakat lantaran sosok yang disebut sebagai Ketua KPPS itu merupakan bagian dari perangkat yang memiliki posisi penting

DAERAH

Transformasi Digital dari Sekolah: SMAN 1 Sukawangi Kembangkan Si-SMANGI

SUKAWANGI – Peningkatan mutu pelayanan publik di dunia pendidikan tidak selalu harus lahir dari fasilitas yang serba mewah atau anggaran yang besar. Di tangan Pak Abdul Hadi, S.AP, seorang  Pegawai Negeri Sipil di SMA Negeri 1 Sukawangi, Kabupaten Bekasi, sebuah perubahan nyata berhasil diciptakan melalui inovasi digital yang mandiri, taktis, dan berdampak luas. Menjalani tugas di bagian Kepegawaian dan Tupoksi nya banyak mengurus Dokumen persuratan, selama

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.