Menurut Jazilul, kisruh yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul itu menunjukkan tidak paham dengan konstitusi, tata kelola organisasi dan tata krama.
“Jadi disayangkan organisasi yang di situ membawa didasari keulamaan ternyata tidak menunjukkan etika keulamaan. Mau nyerobot, mau ambil alih, mau ngambil sesuatu yang bukan haknya, itu pantang bagi ulama,” ujar Jazilul.
“Itu adalah tindakan yang batil, tindakan yang tidak hak. Kita tidak menduga-duga,” tambahnya.
Selain itu, rencana pembentukan pansus oleh PBNU, ditegaskan Jazilul, batal demi hukum.
“Pansus PBNU itu batal demi hukum kalau menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan Undang-Undang Ormas. Enggak ada itu. Maka dengan sendirinya enggak ada pansus itu, enggak ada pansus itu,” tegasnya
Sementara itu, Anggota Pansus Haji, John Kenedy Azis membantah klaim Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Yahya Cholil Staquf bahwa pembentukan Pansus Haji 2024, untuk menyerang PBNU dan Menteri Agama Yaqut Cholil Staquf.
Pansus Haji, kata John, dibentuk untuk perbaikan penyelenggaran ibadah haji yang masalahnya sama setiap tahun.
“Saya ikut panitia kerja Haji 4 kali. Selama tiga tahun berturut-turut, masalah ibadah penyelenggaran haji itu-itu saja. Tak ada perubahan. Jadi berlangsung secara masif,” kata Jhon saat dihubungi Tempo, Rabu 31 Juli 2024.
Menurut Jhon, penyelenggaraan ibadah haji memiliki banyak masalah. Di antaranya, masalah pemberangkatan calon jemaah haji yang tak sesuai antrian, transparansi seleksi perekrutan petugas haji, dan masalah transportasi keberangkatan dan kepulangan jemaah.
Pansus haji juga ingin memperbaiki masalah pemondokan jemaah di Mekkah dan Madinah yang kapasitasnya berlebih, masalah makanan jemaah, serta menyelesaikan masalah tenda di Arafah dan di Mina supaya tidak kelebihan kapasitas.
Di sisi lain, pansus haji dibentuk karena ada persoalan baru, yaitu masalah pembagian kuota haji. Menurut John, dikuranginya kuota haji reguler sebanyak kurang lebih 9.000 mengakibatkan ada sekitar 25 kloter calon jemaah haji reguler yang tidak berangkat.
Adapun kuota haji 2024 sebanyak 241 ribu. Jumlah ini sudah termasuk 20 ribu kuota tambahan yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi. Pansus Haji menyoroti pengalihan kuota haji tambahan itu.
Kemenag mengalihkan kuota haji tambahan ke haji regular dan haji khusus. Pansus mengatakan pengalihan untuk haji khusus hanya boleh 8 persen dari kuota haji tambahan. Namun, Kemenag justru mengalihkan kuota lebih dari 50 persen.
