Oleh: DennyYusup Pengamat politik Kota Bogor
Melihat pemerintahan Prabowo dalam 100 hari banyak terjadi kontradiksi antara ucapan dan tindakan, dan ini yang membuat rakyat menjadi gelisah. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan terkesan tidak melalui analisa kajian terhadap dampaknya kepada rakyat. Seperti halnya penarikan izin penjualan gas 3 kg bagi pengecer menimbulkan abtrean di tingkat agen. Sehingga membuat kepanikan bahkan memakan korban ibu ibu meninggal. Kita dipertontonkan warga terutama ibu-ibz mengantri untuk mendapatkan (membeli) gas negara ini sebuah setback 80 tahun kebelakang.
Bukan hanya itu, belum lagi prilaku pejabat-pejabatnya yang sangat dengan mudahnya mengeluarkan statemen yang asal bunyi yang jauh dari etika dan adab ketimuran. Rakyat dianggapnya hanya sebagai objek pelengkap penderita kemiskinan dan kebodohan yang dipelihara oleh “negara” untuk bisa digunakan pada politik 5 tahun an. Kabinet diisi oleh orang-orang yang “bermasalah hukum”,
Peristiwa pagar laut sampai saat ini aparat penegak hukum terkesan masih bingung (memilih-milih) siapa yang akan dikenakan hukuman atas pemasangan pagar laut. Sementara kerusakan sudah terjadi, hukum tajam ke bawah tumpul keatas, apa yang bisa rakyat harapkan untuk pemerintahan saat ini, atau inikah yang pernah dikatakan Prabowo bahwa Indonesia akan bubar pada tahun 2030 ?!
Mengenai retret kepala daerah hasil pilkada serentak 2024 di Akmil Magelang yang menghabiskan anggaran 13 Milyar. Sementara apa manfaat dan hasilnya bagi daerah sementara di satu sisi Prabowo selalu teriak efisiensi, tapi yang dilakukan pemborosan anggaran yang belum tau manfaat hasilnya.
Efisiensi tapi jumlah kementerian ditambah dengan wakil
menteri, dan staffsus merupakan balas budi tim sukses pilpres tanpa meritokrasi, kapasitas dan kapabilitas yang nihil.
Lalu pertanyaan yang muncul, masih adakah harapan rakyat pada penguasa negeri ini atau seperti yang diteriakan dan menjadi tagar oleh Mahasiswa “Indonesia Gelap”
