Oleh: KH Ronggosutrisno Tahir
Polemik soal pagar laut di wilayah Kabupaten tanggerang belum juga surut dari pembicaraan publik, sementara itu kegaduhan pun tak dapat dihindari. Terjadi pro dan diantara pembantu Prabowo soal pencopotan pagar bambu di laut Tangerang. Ahirnya presiden ke 8 itu menugaskan pencabutan pagar laut tangerang pada Angkatan Lautnya.
Mengapa aparat militer, yang di tugaskan mecabuti pagar laut tangerang. Pasalnya aparat sipilnya mem bangkang atas perintah Prabowo sebagai Presiden RI.
Dalam pada itu, didapati dalam hitungan hari saja, ternyata pagar laut itu telah meng Indonesia.
Belum lagi pagar laut selesai dicabuti oleh aparat militer. Presiden geram manakala pembantu dekatnya Dasko berteriak lantang bahwa penarikan tabung gas melon dari peredaran oleh menteri Bahlil. “Ini bukan perintah Presiden,” geram Dasco menahan kemarahan.
Perihal ini merupakan “cermin besar” bagi Presiden Prabowo untuk merefleksi diri bagi jalannya pemerintahan yakni saatnya tiba untuk mengevaluasi kebijakan pemeritahan yang dipimpinnya.
Inilah tantangan nyata yang tengah dihadapi Prabowo Subianto. Namun penulis yakin bahwa presiden Prabowo, lelaki berdarah Jawa-Manado ini, bersama rakyat tentu bakal dapat mengatasi itu semua.
Prabowo juga cukup realistis dengan mengatakan bahwa tidak lah mudah begitu saja menghadapi tantangan serta hambatan yang ada.
Setelah 100 hari Prabowo harus mengkonsolidasi para pendukungnya dengan mempercayakan urusan pada orang terdekatnya, Syafri Samsudin. Dalam rapat pimpinan TNI dan Polri nampak Prabowo menggariskan kebijakan pimpinan panglima tertinggi. Loyalis Jokowi di kalangan militer tentu saja mengalami reposisi diganti orang-orang Prabowo.
Prabowo juga harus membangun komunikasi politik dengan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri yang juga ketua umum PDIP, dengan demikian koalisi di parlemen bakal lebih kuat. Oleh karenanya, lantas kemudian apalah artinya para sandera politik dan Penyanderanya.
Walau, katakan bahwa mereka telah membangun image bahwa Prabowo sebagai presiden dapat ditekan serta dikendalikan oleh kekuatan besar. Lalu pertanyaan muncul, “adakah kekuatan besar setelah Presiden?”
Sebuah pertanyaan yang tidak mesti mendapat jawaban (kalimat retorik), karena memang tidak ada kekuatan diatas presiden selain dari kedaulatan suara rakyat.
Prabowo paham serta memahami watak serta perilaku para penghadang dan penghambat yang tersandera itu, bahwa secara politik mereka dapat menghalalkan segala cara.
Namun hal yang membuat yakin dan membesarkan hati bahwa Presiden RI ke-8, yang juga strateg juga bakal menyelesaikan dengan baik dan benar.
Dalam Rapim (Rapat pimpinan) TNI dan Polri, Prabowo menggariskan kebijakan pimpinan panglima tertinggi. Loyalis Jokowi di kalangan militer tentu saja mengalami reposisi diganti orang-orang Prabowo.
Tak pelak, kepolisian nampaknya juga bakal limbung. Listiyo Sigit sebagai Kapolri juga berada dalam bidikan untuk dievaluasi, menilai tentang arti perlindungan pada rakyat, lantaran tentara maupun polisi digaji rakyat.
Yang paling mutakhir adalah, agenda retret 961 kepala daerah di Akmil Magelang mendapat perlawanan (dalan tanda kutip) oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sikap Mega ini sebagai respon atas penahanan Sekjennya Hasto Kristiyanto oleh KPK terkait kasus Harun Masiku.
Sebanyak 53 kepala daerah kader PDIP patuh atas instruksi Megawati dan tidak menghadiri retret di Akmil Magelang. Ini menjadi cerminan tantangan baru dari para kepala daerah dari unsur kader partai banteng. Tantangan bagi hubungan antara pemerintah daerah dan pusat.
Penulis adalah sepuh dari Intip24News.com
