Warga Arab Palestina juga menentang gelombang imigrasi Yahudi ini, karena khawatir identitas nasional mereka akan terancam dengan semakin banyaknya warga Yahudi.
Akibatnya, sepanjang dekade 1920-an, hubungan antara kelompok Yahudi dan Arab di Palestina memanas dan bentrok kekerasan kedua kubu semakin sering terjadi.
Kekuasaan Inggris yang juga dikenal sebagai Mandat Palestina itu diwarnai kekerasan, yang berujung dibentuknya Komite Investigasi Anglo-Amerika pada 1946.
Hingga akhir Maret 1948, setidaknya 2.000 orang tewas dan 4.000 lainnya terluka akibat berbagai kerusuhan.
Komite ini kemudian menyetujui rekomendasi Amerika Serikat (AS), terkait pemindahan segera 100.000 pengungsi Yahudi di Eropa ke Palestina, dan merekomendasikan tak ada negara Arab atau Yahudi di Palestina.
Akan tetapi, implementasi rekomendasi ini ternyata tak mudah. Partai Buruh Inggris berang karena Presiden AS Harry S Truman mendukung imigrasi 100.000 pengungsi Yahudi, tetapi menolak temuan komite lainnya.
Kondisi inilah yang membuat Inggris mengumumkan niatnya menyerahkan Mandat Palestina ke tangan PBB.
PBB lalu membentuk Komite Khusus untuk Palestina (UNSCOP) pada 15 Mei 1947. Terdiri dari 11 negara, komite ini melakukan sidang dan kunjungan ke Palestina untuk melakukan investigasi.
Pada 31 Agustus 1947, laporan UNSCOP merekomendasikan kepada Sidang Umum PBB sebuah skema pembagian wilayah Palestina dalam masa transisi, selama dua tahun dimulai pada 1 September 1947.
Pembagian itu terdiri atas negara Arab merdeka (11.000 km persegi), negara Yahudi (15.000 km persegi), sedangkan kota Yerusalem dan Betlehem akan berada di bawah kendali PBB.
Usulan ini tidak memuaskan kelompok Yahudi maupun Arab. Bangsa Yahudi kecewa karena kehilangan Yerusalem.
Namun, kelompok Yahudi moderat menerima tawaran ini dan hanya kelompok-kelompok Yahudi radikal yang menolak.
Sementara itu, kelompok Arab khawatir pembagian ini akan mengganggu hak-hak warga mayoritas Arab di Palestina.
Dalam pertemuan di Kairo, Mesir, pada November dan Desember 1947, Liga Arab mengeluarkan resolusi yang menyetujui solusi militer untuk mengakhiri masalah ini.
Dalam kenyataannya, sejumlah negara Arab memiliki agenda tersendiri.
Jordania ingin menguasai Tepi Barat, sementara Suriah menginginkan bagian utara Palestina, termasuk wilayah yang diperuntukkan bagi Yahudi dan Arab.
Inggris sendiri menerima usulan pembagian ini, tetapi enggan menerapkan di lapangan karena jelas-jelas solusi tidak diterima kedua pihak. Inggris juga tidak mau memerintah Palestina bersama PBB di masa transisi.
Bersambung….
