Serang, intip24news.com – Ratusan guru yang tergabung dalam Solidaritas Pembela Pendidikan Banten (SP2B) menggelar aksi unjuk rasa di Depan Pendopo Lama Gubernur Banten, Kamis 3 Juli 2025.
Koordinator Lapangan aksi Solidaritas Pembela Pendidikan Banten (SP2B), Tajeri mengatakan, dalam aksi unjuk rasa ini pihaknya menuntut agar Tunjangan Tugas Tambahan (Tuta) yang belum dibayarkan selama 6 bulan agar segera dicairkan.
Jelas kami meminta kepada pemerintah Provinsi Banten agar memperhatikan dan segera mencairkan Tuta kami yang sudah tertunggak selama 6 bulan ini,” kata Tajeri.
Dikatakan Tajeri, sebelum jenjang SMA sederajat beralih kewenangan dari Kabupaten atau Kota menjadi kewenangan Provinsi pada tahun 2017 lalu, Tuta secara rutin dibayarkan kepada para guru yang mendapat tugas tambahan dari Kepala Sekolah.
Dulu Tuta rutin dibayarkan setiap bulan kepada guru dengan tugas tambahan. Namun saat ini belum dibayarkan. Hal ini terjadi setelah terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD,” ungkapnya.
Tajeri juga menyampaikan, selain menyampaikan aspirasi tentang Tuta, pihaknya juga menyuarakan tentang pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang tidak transparan, nasib Calon Pengawas (Cawas) yang tidak jelas, hingga persoalan Tunjangan Kinerja (Tukin).
Proses pelaksanaan SPMB tidak ada keterbukaan informasi mulai dari daftar peringkat peserta, nilai batas kelulusan tiap jalur, hingga dokumen verifikasi zonasi. Kemudian, kami juga mengangkat persoalan nasib Calon Pengawas (Cawas) yang tidak jelas akibat transisi kebijakan tentang jabatan fungsional pengawas sekolah. Sehingga perlu adanya solusi transisi yang jelas bagi pengawas sekolah yang ada, terutama untuk nasib Cawas yang dinyatakan lolos namun tak kunjung dilantik, termasuk jalur karir yang fleksibel dan program pengembangan profesionalisme,” ujarnya.
Sementara untuk Tunjangan Kinerja (Tukin), para guru berharap adanya keadilan dalam perbaikan yang dilakukan pemerintah. Sebab, perbaikan itu sangat berpengaruh terhadap besaran kenaikan, metode perhitungan, hingga penyesuaian aturan pembayaran kepada masing-masing golongan,” sambungnya. Lebih lanjut Tajeri berharap, keempat tuntutan yang mereka suarakn bisa segera ditindaklanjuti, sehingga hak-hak para guru di Provinsi Banten tidak terabaikan.
Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa segera ditindaklanjuti sehingga Tuta yang memang hak kami bisa segera kmi terima,” harapnya.***
