Badan Pimpinan Pusat KAPMI menyambut positif langkah Presiden Republik Indonesia yang mengajukan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
BPP KAPMI memandang bahwa pencalonan Destry Damayanti merupakan pilihan yang memiliki landasan kuat, terutama karena pengalaman panjang beliau dalam dunia ekonomi, perbankan, pasar keuangan, stabilitas sistem keuangan, dan kebijakan moneter.
Destry Damayanti bukanlah figur yang datang dari luar ekosistem kebijakan ekonomi nasional.
Beliau telah memiliki pengalaman sebagai ekonom dan peneliti, Chief Economist Mandiri Sekuritas, Chief Economist Bank Mandiri, anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta sejak 2019 dipercaya sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.
Pada 2024, beliau kembali dipercaya menduduki posisi tersebut untuk periode berikutnya.
Bagi BPP KAPMI, rekam jejak tersebut menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan perekonomian Indonesia yang semakin kompleks, khususnya dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, mengendalikan inflasi, memperkuat sistem keuangan, meningkatkan intermediasi perbankan, serta memastikan kebijakan moneter tetap mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
BPP KAPMI menilai kepemimpinan Bank Indonesia ke depan membutuhkan figur yang mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan, karena Bank Indonesia memiliki mandat penting untuk menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
BPP KAPMI berpandangan bahwa kebijakan moneter tidak boleh dilihat semata-mata dari perspektif tingkat suku bunga, tetapi harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional.
Stabilitas rupiah akan memberikan kepastian bagi dunia usaha. Stabilitas sistem keuangan akan meningkatkan kepercayaan investor.
Kebijakan suku bunga yang kredibel akan membantu menciptakan kepastian pembiayaan. Dan intermediasi perbankan yang semakin kuat akan membuka akses pembiayaan bagi sektor produktif, khususnya UMKM, industri, pertanian, perdagangan, serta sektor ekonomi strategis lainnya.
BPP KAPMI berharap, apabila Destry Damayanti memperoleh persetujuan DPR RI dan ditetapkan sebagai Gubernur Bank Indonesia, kepemimpinannya dapat diarahkan pada lima agenda strategis. Pertama, memperkuat stabilitas rupiah dan kredibilitas kebijakan moneter.
Kedua, mempercepat penurunan biaya intermediasi dan meningkatkan akses pembiayaan sektor produktif. Ketiga, memperkuat sinergi kebijakan moneter, fiskal, dan sektor keuangan tanpa mengurangi independensi Bank Indonesia. Keempat, memperkuat transformasi ekonomi digital. Kelima, memperkuat orientasi kebijakan kepada ekonomi rakyat.
BPP KAPMI menyadari bahwa proses penetapan Gubernur Bank Indonesia merupakan kewenangan konstitusional sesuai mekanisme yang berlaku. Oleh karena itu, KAPMI menghormati seluruh proses uji kepatutan dan kelayakan di DPR RI.
“Kami melihat Destry Damayanti sebagai figur teknokrat yang memiliki pengalaman panjang dan pemahaman mendalam terhadap dunia perbankan, pasar keuangan, stabilitas sistem keuangan, dan kebijakan moneter. Dalam situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, pengalaman tersebut merupakan modal penting untuk membawa Bank Indonesia menjaga stabilitas sekaligus mendukung akselerasi pembangunan nasional.”
Tantangan Gubernur BI ke depan tidak ringan. Indonesia membutuhkan kebijakan yang mampu menjaga stabilitas rupiah dan inflasi, tetapi pada saat yang sama membuka ruang bagi pertumbuhan kredit, investasi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, KAPMI berharap proses penetapan Gubernur Bank Indonesia dapat berlangsung secara transparan, profesional, objektif, dan mengutamakan kepentingan ekonomi nasional.
BPP KAPMI juga berharap kepemimpinan Bank Indonesia ke depan mampu memperkuat kepercayaan pasar, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta memastikan bahwa kebijakan moneter pada akhirnya memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan.
