Ketika sejarah hanya diceritakan dari satu arah, masyarakat berisiko kehilangan kesempatan untuk memahami dirinya sendiri. Ketika arsip sejarah tersimpan jauh dari jangkauan warga, identitas sebuah kampung, kota, bahkan sebuah bangsa dapat perlahan dibentuk oleh narasi, yang tidak selalu lahir dari pengalaman masyarakat itu sendiri.
Kegelisahan tersebut mengemuka dalam Dialog Kebudayaan, bersama Swara Kesadaran bertajuk “Perubahan Sosial dan Ketidakberdayaan Rakyat Menghadapi Tekanan Negara: Membangun Kesadaran Budaya, Keadilan dan Peradaban”, yang akan digelar di Jalan Pandansari 3, Kelurahan Pandansari, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Sabtu (8/8).
Pajatan Budaya yang mempertemukan budayawan, pemerhati sejarah, tenaga pemugaran cagar budaya dan masyarakat, untuk membicarakan persoalan kebudayaan, identitas, kemerdekaan serta posisi rakyat di tengah perubahan sosial tersebut, tidak sekadar membicarakan masa lalu. Lebih jauh, dialog diarahkan pada pertanyaan mendasar: siapa yang berhak mendefinisikan identitas masyarakat dan bagaimana rakyat dapat kembali menjadi subjek, dalam menentukan narasi tentang dirinya sendiri?
Salah satu narasumber, Bukhori Masruri, tenaga pemugaran cagar budaya yang memiliki perhatian terhadap sejarah dan arsip mengungkapkan, bahwa salah satu persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat adalah keterbatasan akses terhadap sumber sejarah.
“Masyarakat itu kesulitan mengakses arsip-arsip tentang masa lalu. Padahal kesejarahan itu berbicara tentang identitas masyarakat. Jadi perlu disadarkan untuk membaca ulang historiografi kita, untuk mendefinisikan ulang identitas siapa kita,” ujar Bukhori.
Menurutnya, selama ini sejarah terlalu sering hadir dalam bentuk narasi yang sudah jadi. Masyarakat menerima cerita tentang masa lalu, tetapi tidak selalu diberi kesempatan melihat sumber aslinya. Padahal menurut Bukhori, akses terhadap arsip dapat menjadi cara penting, untuk membangun kesadaran kritis masyarakat.
“Arsip itu selama ini hanya dinarasikan oleh sejarawan. Masyarakat belum tentu melihat aslinya seperti apa. Ketika masyarakat bisa melihat arsipnya, perasaan-perasaan dan pemahaman tentang sejarah itu bisa tercerahkan,” jelasnya.
Peta 1695 Membuka Pertanyaan tentang Semarang
Dalam dialog tersebut, Bukhori membawa peta lama koleksi National Archives tahun 1695 karya M. D. Roy, yang menggambarkan kawasan pesisir Semarang pada masa kolonial dan secara simbolis diserahterimakan kepada Ketua Karang Taruna Kelurahan Pandansari.
Peta tersebut kemudian menjadi simbol penting dalam dialog. Bukan semata karena usianya yang lebih dari tiga abad, tetapi karena di dalamnya tersimpan informasi yang dapat membuka kembali pembacaan terhadap sejarah Semarang. Salah satu hal yang disoroti Bukhori adalah munculnya nama Terboyo dalam peta tersebut.
Menurutnya fakta tersebut menarik untuk dikaji, karena narasi yang berkembang mengenai Terboyo selama ini kerap dikaitkan dengan Kanjeng Terboyo Surya Hadi Menggolo Lima yang hidup sekitar awal abad ke-18.
“Nama Terboyo itu sudah muncul dalam arsip tahun 1695. Temuan semacam itu menunjukkan bahwa sejarah lokal masih memiliki banyak ruang untuk diteliti kembali. Arsip menjadi pintu untuk menguji, memperkaya, bahkan mendefinisikan ulang narasi sejarah yang selama ini berkembang di masyarakat,” ungkapnya.
Tidak hanya mengenai nama tempat, lanjut Bukhori, peta lama tersebut juga membuka pembicaraan tentang karakter masyarakat Kota Semarang, yang sejak dahulu dihuni berbagai kelompok etnis. Diingatkan pula, bahwa keberagaman tersebut seharusnya menjadi fondasi kesadaran toleransi.
Menurutnya, kehidupan masyarakat yang beragam pada masa lalu menunjukkan, bahwa perjumpaan antaretnis sebenarnya bukan sesuatu yang baru bagi Semarang. Namun, perjalanan sejarah, termasuk politik kolonial yang membangun pengelompokan sosial antargolongan, turut membentuk jarak dan kecurigaan di antara kelompok masyarakat.
Kondisi tersebut kemudian menemukan bentuk baru di era media sosial, ketika sentimen berbasis etnis dapat dengan mudah muncul dan menyebar.
“Karena itu, membaca sejarah menjadi penting bukan untuk menghidupkan kembali konflik masa lalu, tetapi justru untuk memahami bagaimana konflik sosial terbentuk dan bagaimana masyarakat dapat membangun kembali kesadaran hidup bersama,” imbuhnya.
Budaya Jangan Dijadikan Sekadar Seremoni
Pandangan kritis juga disampaikan Jamal, budayawan yang hadir sebagai narasumber dalam dialog tersebut.
Menurutnya, kebudayaan selama ini sering dibangun dengan pendekatan yang terlalu mekanik dan formalistik. Masyarakat seolah ditempatkan sebagai objek, yang harus menerima definisi tentang identitas dan budayanya.
“Masyarakat seolah-olah tidak punya kesempatan untuk mendefinisikan dirinya sendiri. Mudah-mudahan, yang diinisiasi teman-teman Swara Kesadaran ini bisa menumbuhkan upaya organik dari masyarakat, untuk mengenal budayanya sendiri, identitasnya sendiri, kemudian mendefinisikan dirinya sendiri secara organik,” tutur Jamal.
Ia juga menegaskan, pembangunan kebudayaan tidak cukup hanya dengan menggelar festival, seremoni atau kegiatan formal. Yang lebih penting adalah membangun ekosistem kebudayaan yang memungkinkan masyarakat menciptakan, merawat, mendiskusikan dan mengembangkan kebudayaannya sendiri.
“Ketika pendekatan pembangunan budaya sangat mekanik, akhirnya menjadi formalistik. Kebudayaan hanya menjadi peristiwa-peristiwa formal tanpa konsentrasi pada bagaimana membangun ekosistem agar sebuah kebudayaan itu bisa tumbuh,” paparnya.
Kesadaran Tidak Boleh Dipisahkan dari Kebudayaan
Sementara itu, penggagas Dialog Kebudayaan dalam Pajatan Budaya Swara Kesadaran, Kang Andre atau biasa disapa Kang Betet menegaskan, bahwa kebudayaan harus dikembalikan kepada masyarakat sebagai ruang untuk membangun kesadaran.
Menurutnya, masyarakat yang kehilangan hubungan dengan sejarah dan budayanya akan lebih mudah kehilangan kemampuan untuk memahami dirinya sendiri.
“Budaya bukan sekadar warisan masa lalu. Budaya adalah cara kita membaca realitas hari ini. Karena itu, ketika masyarakat merasa tidak berdaya, yang harus dibangun bukan hanya keberanian untuk bersuara, tetapi kesadaran untuk memahami sejarah, berpikir kritis, berdialog dan merawat kemanusiaan,” ujar Kang Andre.
Ia juga menambahkan, Swara Kesadaran ingin membangun ruang dialog yang tidak menjadikan negara dan rakyat, sebagai dua pihak yang harus selalu berhadap-hadapan.
“Kritik terhadap keadaan bukan berarti kebencian terhadap negara. Justru melalui kebudayaan kita ingin membangun kesadaran, agar hubungan negara dan rakyat berdiri di atas keadilan, penghormatan terhadap manusia dan keberanian untuk mendengarkan suara masyarakat,” pungkasnya.
Caption : Pembukaan Pajatan Budaya Swara Kesadaran dibuka simbolis oleh Kang Andre di Jalan Pandansari 3, Kelurahan Pandansari, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Sabtu (8/8). Foto : Absa
Penyerahan simbolis Peta Kuno Semarang oleh Bukhori Masruri kepada Ketua Karang Taruna Kelurahan Pandansari Pajatan Budaya Swara Kesadaran, Sabtu (8/8). Foto : Absa
