BIROKRASI PEMERINTAHAN

Anggota DPRD Kab Cirebon H. Ridwan Terima Keluhan Warga Soal Penerangan Jalan

INTIP24NEWS||KAB. CIREBON – Guna mendengarkan secara langsung aspirasi masyarakat di daerah pemilihan 1, Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Drs. H. M. Ridwan, M.Pd.I gelar reses di Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Sabtu (1 April 2023). Dihadapan masyarakat, H. Ridwan menjelaskan, kegiatan reses yang dilaksanakannya itu dalam rangka turun ke lapangan dengan menemui warga secara langsung, untuk menyerap aspirasi atau mendengarkan masukan serta usulan masyarakat. “Melalui

BIROKRASI PEMERINTAHAN, POLITIK

Merasa Dibenturkan dengan BIN, Arteria Dahlan Tak Terima dan Siap jika Diberhentikan

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan mengaku heran dirinya diadu dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md. Arteria menyebut dirinya susah payah merintis kariernya dari bawah, namun kini malah dibenturkan dengan pejabat tinggi intelijen. Saya karier dari kecil Prof, saya tidak pernah pakai fasilitas apa-apa, tiba-tiba Prof

BIROKRASI PEMERINTAHAN, POLITIK

Pemerintah Harap Putusan Bawaslu atas Gugatan Partai Prima Tak Ganggu Pelaksanaan Tahapan Pemilu 2024

JAKARTA – Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar mengatakan, Pemerintah berharap tindak lanjut dari putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terkait gugatan Partai Prima, tidak mengganggu pelaksanaan tahapan Pemilu 2024. Hal tersebut disampaikan Bahtiar, melalui keterangan tertulisnya, Senin (27/3/2023). Bahtiar menegaskan, apa pun yang terjadi karena tindak lanjut putusan Bawaslu yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan verifikasi administrasi (perbaikan

BIROKRASI PEMERINTAHAN, NASIONAL, RELIGI, TOKOH & PROFIL

Said Aqil Siradj: SE Larangan Buka Puasa Bersama ASN Menyinggung Perasaan Umat Islam

JAKARTA – Mantan Ketua Umum PBNU yang sekaligus menjadi pimpinan Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), KH Said Aqil Siroj, mengkritisi SE larangan buka bersama bagi pejabat dan ASN. Said menilai larangan tersebut menyinggung perasaan umat Islam. “Ya itu menyinggung, sebenernya secara umum ya menyinggung perasaan umat Islam,” kata Said Aqil di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (25/3/2023). “Secara umum itu menyinggung perasaan umat Islam karena ini sudah

BIROKRASI PEMERINTAHAN, HUKUM & KRIMINAL

PPATK: Dana Hasil Kejahatan Lingkungan 45 T Terindikasi Mengalir untuk Kepentingan Pemilu

JAKARTA – Ketua Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) M Natsir Kongah mengungkap adanya dana Rp 45 triliun yang terindikasi sebagai hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sebagian dana tersebut disinyalir mengalir ke sejumlah politikus. Diduga, dana itu digunakan untuk membiayai pemenangan para politisi pada Pemilu 2019 lalu dan Pemilu 2024. “Dari total indikasi tindak pidana pencucian uang di kejahatan green financial itu

BIROKRASI PEMERINTAHAN, RELIGI

Pemerintah Larang Bukber Bagi ASN, Masyarakat Umum Tetap Dibolehkan

JAKARTA – Melalui Surat Edaran (SE) Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan arahan terkait larangan buka puasa bersama 2023 kepada pejabat dan pegawai ASN (aparatur sipil negara). Jokowi meminta agar kegiatan buka puasa bersama (bukber) ditiadakan selama Ramadan 1444 Hijriah.Surat tersebut diteken Sekretaris Kabinet Pramono Anung tertanggal 21 Maret 2023. “Iya betul,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung kepada wartawan, Rabu (22/3/2023). Surat

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.