BIROKRASI PEMERINTAHAN

Indonesia Siaga Tempur di Laut Natuna Utara

INTIP24NEWS – Sebagai warga negara Indonesia, tentunya kita harus mendukung upaya pemerintah dalam melindungi kedaulatan Tanah Air, termasuk soal Laut Natuna Utara. Problem yang berkaitan dengan Laut Natuna Utara menyeruak senada dengan hadirnya klaim yang dilayangkan China. Negeri Tirai Bambu China dengan berani mengaku sebagai pemilik hampir seluruh dari Laut Natuna Utara. Dan Indonesia ikut kena dampak dari hadirnya pengakuan klaim yang dilayangkan China di Laut Natuna Utara. ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara ikut kena caplok China. Dalam peta yang diakui sepihak oleh pemerintah China sudah dengan jelas memperlihatkan

BIROKRASI PEMERINTAHAN, DAERAH, OPINI, TOKOH & PROFIL

Masa Depan Kabupaten Bekasi Sangat Luar Biasa

Oleh: KH. Ir. Ronggosutrisno Tahir Bchk / PU Patriot INTIP24NEWS – Untuk membangun daerah Kabupaten Bekasi kedepan, diperlukan sosok pemimpin daerah yang mumpuni dalam menjawab setiap tantangan yang ada. Apalagi Kabupaten Bekasi, selain sebagai Kota Urban (Urban City), daerah di utara Jawa Barat ini adalah daerah Kawasan Industri terbesar se- Asia Tenggara. Untuk hal itu, dalam pandangan saya, daerah ini harus dipimpin oleh seorang Bocah

BIROKRASI PEMERINTAHAN

Ditantang Debat oleh Advokat Daniel Minggu, Kapolres Lampung Timur Keok Sebelum Bertanding

JAKARTA – Advokat Daniel Minggu, S.H. melalui dua kali kiriman pernyataan persnya kepada media-media se tanah air menyatakan bahwa dirinya menantang Kapolres Lampung Timur, AKBP Zaky Alkazar Nasution, S.H., S.I.K., M.H. untuk berdebat di depan publik terkait penerapan Pasal 170 KUHP subsider Pasal 406 KUHP terhadap Wilson Lalengke dan kawan-kawan. Sebagaimana diketahui bahwa Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke bersama Edi Suryadi dan Sunarso saat ini

BIROKRASI PEMERINTAHAN, EKONOMI BISNIS, SOSIAL MASYARAKAT, TOKOH & PROFIL

Penolakan PJ Gubernur dan PJ Sekda Banten Menguat di kalangan Aktifis Ormas dan LSM di Banten

KOTA SERANG Penolakan terhadap keputusan pemerintah pusat dalam penunjukan Pj. Gubernur serta penunjukan Pj. Sekda Banten oleh PJ Gubernur Banten, menguat di kalangan Aktifis Ormas dan LSM di Provinsi Banten. Hal ini terungkap dalam Musyawarah dan diskusi terkait Rencana Aksi Unjuk rasa yang akan dilaksanakan mereka pada tanggal 2 Juni 2022 mendatang. Menurut Kamaludin , sekjen DPN Solidaritas Merah Putih ( SOLMET ). Diskusi yang

BIROKRASI PEMERINTAHAN, EKONOMI BISNIS, NASIONAL, PENDIDIKAN

Di Daerah Industri Modern, Universitas Negeri Bekasi Sebuah Keharusan

Oleh: KH. Ir. Ronggosutrino Tahir BChk. INTIP24NEWS | Meskipun terdengar sayup sayup, wacana pendirian Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat masih terus berhembus walau terdengar lirih. Memang persyaratan untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi cukup rumit dan bangunan kampus serta tempat perkuliahan harus sudah tersedia terlebih dahulu. Itu artinya, pihak Pemerintah Kabupaten Bekasi sebelum membuat izin pendirian perguruan tinggi swasta atau negeri (PTN)

BIROKRASI PEMERINTAHAN, SOSIAL MASYARAKAT, TOKOH & PROFIL

Sekjen Solmet :
Mendagri Segera evaluasi dan Tinjau Kembali
Penunjukan Al Muktabar Sebagai Pj Gubernur Banten

JAKARTA| INTIP24NEWS- Sekretaris Jendral DPN Solidaritas Merah Putih (SOLMET), Kamaludin sangat menyesalkan tindakan Pj Gubernur Banten, Al Muktabar yang pada hari Senin (23/5/22) telah melantik Pj Sekda Banten, M. Tranggono. Menurut Kamaludin, ini tindakan yang terlalu tegesa-gesa dan akhirnya menjadi kontroversi publik Banten lagi. “Saat menjabat Sekda Banten, berbagai kebijakannya sudah mengundang kontroversi, dan kembali terjadi saat menjabat Pj Gubernur Banten, lagi-lagi Al muktabar melakukan