CILEGON, INTIP24News.com — Creative Democracy Center (CDC) Forum Mahasiswa dan Pemuda menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Merak, Rabu (30/9/2026).
Dalam aksinya, CDC mendesak aparat penegak hukum tidak berhenti pada penindakan terhadap barang bukti maupun pelaku lapangan, tetapi menelusuri hingga ke pemasok, pemodal, pengendali jaringan, serta pihak-pihak lain yang terlibat apabila ditemukan bukti yang cukup.
Desakan tersebut disampaikan CDC menyusul sejumlah pengungkapan kasus rokok ilegal di wilayah Banten, termasuk penindakan pada 11 Juni 2026. Saat itu, Kanwil Bea Cukai Banten bersama Bea Cukai Merak menggagalkan peredaran sekitar 8.262.000 batang rokok ilegal dengan nilai mencapai sekitar Rp12,68 miliar dan potensi kerugian negara sekitar Rp7,9 miliar.
Direktur Eksekutif Creative Democracy Center, Idan Wildan, menilai besarnya jumlah barang yang berhasil diamankan menunjukkan bahwa persoalan rokok ilegal perlu dilihat sebagai persoalan rantai distribusi, bukan semata-mata pelanggaran oleh pelaku di lapangan.
“Kami tidak ingin pemberantasan rokok ilegal hanya berhenti pada sopir, kurir atau barang bukti. Yang harus dibongkar adalah jaringan di belakangnya. Siapa pemasoknya, siapa pemodalnya, siapa pengendalinya, dan apakah ada pihak yang memberikan perlindungan,” ujar Wildan dalam aksi tersebut.
Menurut dia, apabila hasil penyelidikan menemukan adanya pihak yang berperan sebagai pengendali atau pemodal, maka pihak tersebut harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum dan berdasarkan alat bukti yang sah.
CDC juga menyoroti data penindakan Bea Cukai Merak sepanjang Januari hingga Juli 2026 yang disebut mencapai sekitar 52 juta batang rokok ilegal.
Data tersebut, kata Wildan, perlu menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas pengawasan di kawasan Merak yang merupakan salah satu jalur penting mobilitas barang dan penumpang menuju Pulau Sumatera.
“Penindakan tentu patut diapresiasi. Tetapi ukuran keberhasilan pemberantasan tidak hanya berapa banyak barang yang disita. Publik juga perlu mengetahui apakah jaringan pemasok dan pihak yang mengendalikan distribusi berhasil ditelusuri,” katanya.
Desak Telusuri Pemasok hingga Pemodal
CDC meminta aparat melakukan penelusuran secara menyeluruh terhadap rantai pasokan rokok ilegal, mulai dari asal barang, pihak yang memesan, pembiayaan, tempat penyimpanan, pola distribusi hingga pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.
Wildan menegaskan, penyebutan istilah “aktor intelektual” oleh CDC bukan tuduhan terhadap orang atau kelompok tertentu.
Istilah tersebut, kata dia, merupakan tuntutan agar aparat mengusut kemungkinan adanya pihak yang berada di balik jaringan apabila memang ditemukan indikasi dan alat bukti yang cukup.
“Kami meminta aparat jangan berhenti pada siapa yang membawa barang. Telusuri siapa yang memesan, siapa yang membiayai, dari mana barang berasal, ke mana distribusinya, dan siapa yang memperoleh keuntungan terbesar. Kalau ditemukan aktor intelektual, buka dan proses berdasarkan alat bukti,” tegas Wildan.
CDC juga meminta pengawasan diperluas terhadap sejumlah titik yang dinilai berpotensi menjadi jalur distribusi, termasuk kawasan pelabuhan, jalur darat, gudang penyimpanan hingga perusahaan jasa titipan.
Menurut CDC, pengawasan dari hulu hingga hilir diperlukan agar penindakan tidak hanya memutus distribusi pada satu titik, tetapi juga mengungkap mata rantai yang memasok dan mengendalikan peredaran rokok ilegal.
Minta Kepala KPPBC TMP Merak Mundur
Selain mendesak pembongkaran jaringan, CDC dalam aksi tersebut menyampaikan tuntutan agar Kepala KPPBC TMP Merak mengundurkan diri.
Tuntutan tersebut disebut CDC sebagai bentuk tekanan publik sekaligus tuntutan pertanggungjawaban kepemimpinan atas efektivitas pengawasan di wilayah kerja Bea Cukai Merak.
Wildan menegaskan, tuntutan tersebut tidak dimaksudkan sebagai tuduhan bahwa Kepala KPPBC TMP Merak terlibat secara pribadi dalam peredaran rokok ilegal.
“Kami meminta Kepala Bea Cukai Merak mundur. Ini adalah bentuk tuntutan pertanggungjawaban atas efektivitas pengawasan di wilayah kerja yang sangat strategis. Kalau sistem pengawasan dianggap sudah maksimal, maka pertanggungjawabkan kepada publik. Tetapi apabila evaluasi menunjukkan adanya persoalan serius dalam pengawasan, maka harus ada konsekuensi kepemimpinan,” ujar Wildan.
CDC juga meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan penindakan di wilayah Merak, termasuk kemungkinan celah distribusi melalui perusahaan jasa titipan.
CDC: Jangan Berhenti pada Pelaku Lapangan
CDC menegaskan pemberantasan rokok ilegal harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.
Wildan mengatakan, penindakan terhadap pelaku lapangan tetap penting, namun tidak cukup apabila pihak yang memasok modal, mengatur distribusi, atau memperoleh keuntungan terbesar tidak ikut ditelusuri.
“Jangan hanya menangkap ikan kecil. Kalau ada jaringan besar, bongkar jaringannya. Kalau ada pemodal, telusuri pemodalnya. Kalau ada aktor intelektual, usut berdasarkan bukti. Dan apabila ada oknum yang terbukti menyalahgunakan kewenangan, proses tanpa pandang bulu,” katanya.
CDC menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut dan meminta aparat membuka perkembangan penanganan perkara secara transparan sesuai ketentuan hukum.
“Rokok ilegal bukan hanya persoalan barang tanpa cukai. Ada rantai pasokan, distribusi, keuntungan ekonomi, dan potensi penerimaan negara yang hilang. Karena itu, yang kami tuntut adalah pembongkaran jaringan secara menyeluruh. Jangan berhenti di pelaku lapangan,” pungkas Wildan.
( Red- TLB )
