JAKARTA | INTIP24 – Debat capres malam ini merupakan yang pertama dari lima rangkaian debat yang sudah dijadwalkan KPU dalam menghadapi Pilpres 2024. Ketiga Paslon seluruhnya hadir, yaitu Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo – Mahfud Md.
Anies dan Prabowo saling serang dalam sejumlah isu seperti penyalahgunaan kekuasaan hingga Papua.
Calon Presiden Anies Baswedan menyinggung lawannya di Pilpres 2024, Prabowo Subianto, soal keputusan masuk Pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Anies menyinggung kepentingan bisnis Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Anies mengatakan dalam demokrasi ada pemerintah dan oposisi. Namun menurutnya, semua tak tahan jadi oposisi.
“Beliau (Prabowo) sendiri menyampaikan, bahwa tidak berada di dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus ada dalam kekuasaan,” kata Anies dalam debat capres di Gedung Komisi Pemilihan Umum, kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa, 12 Desember 2023.
Menurut Anies kekuasaan tidak sekedar bisnis dan usaha, “namun menjalankan kedaulatan rakyat.” Pernyataan Anies ini menjawab soal tanggapan mengenai penguatan dan tata kelola partai politik di Indonesia.
Capres nomor urut dua, Prabowo, melawan Jokowi dua kali dalam pilpres edisi 2014 dan 2019. Ia sempat menjadi oposisi sebelum masuk pemerintahan.
Prabowo dalam debat yang sama pada Selasa malam, sempat mengatakan Anies agak berlebihan. Anies disebut mengeluh tentang demokrasi, tapi dipilih menjadi Gubernur DKI, dengan diusung oleh Gerindra yang saaat itu oposisi.
“Kalau demokrasi tidak berjalan, anda tidak mungkin jadi Gubernur! Kalau Jokowi diktator Anda tidak akan terpilih,” katanya.
Sementara calon presiden Ganjar Pranowo
menyatakan akan mengupayakan pemiskinan melalui perampasan aset untuk mengatasi masalah korupsi. Hal itu disampaikan Ganjar saat menjawab pertanyaan panelis soal membuat efek jera para pelaku korupsi dalam ajang debat capres yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Selasa, 12 Desember 2023.
Selain pemiskinan melalui perampasan aset, Ganjar juga menyatakan akan menempatkan para koruptor di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah, untuk membuat efek jera.
“Maka kita segerakan UU perampasan aset dan pejabat yang korupsi bawa ke Nusa Kambangan agar punya efek jera karena ini bukan main-main,” kata Ganjar.
