JAKARTA I INTIP24 News — Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) bertajuk Refleksi dan Evaluasi Publik: Dua Tahun Kabinet Merah Putih menunjukkan bahwa 66 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto.
Temuan ini memperlihatkan bahwa mayoritas responden memberikan penilaian positif terhadap kinerja Presiden dalam menjalankan pemerintahan.
Survei dilaksanakan pada 12–20 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.200 responden dan margin of error sebesar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Berdasarkan rincian hasil survei, sebanyak 61 persen responden menyatakan puas dan 5 persen menyatakan sangat puas terhadap kinerja Presiden.
Sementara itu, 28 persen responden menyatakan tidak puas dan 6 persen menyatakan sangat tidak puas. Dengan demikian, total kepuasan mencapai 66 persen, sedangkan ketidakpuasan berada pada angka 34 persen.
Selisih 32 poin persentase antara kedua kelompok tersebut menunjukkan bahwa penilaian positif masih lebih dominan dibandingkan penilaian negatif.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menyampaikan bahwa tingkat kepuasan tersebut perlu dibaca bersama dengan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan Presiden dalam menyelesaikan persoalan prioritas.
Menurutnya, kepuasan dan kepercayaan merupakan dua indikator penting untuk memahami persepsi publik terhadap kepemimpinan Presiden. Tingginya kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih menaruh harapan terhadap kemampuan Presiden dalam merespons berbagai tantangan nasional.
“Secara umum kepuasan publik pada Presiden masih cukup tinggi, mencapai 66 persen puas dengan kinerja Presiden, bahkan kepercayaan publik pada kemampuan Presiden dalam menyelesaikan masalah prioritas juga tinggi, ini optimisme yang seharusnya dijaga oleh pemerintah,” ujar Dedi Kurnia Syah.
Temuan tersebut diperkuat oleh hasil pengukuran kepercayaan publik terhadap kemampuan Presiden Prabowo dalam menyelesaikan masalah-masalah mendesak.
Sebanyak 67 persen responden menyatakan percaya atau sangat percaya bahwa Presiden mampu menyelesaikan persoalan prioritas. Sebaliknya, 30 persen menyatakan tidak percaya atau sangat tidak percaya, sementara 3 persen tidak tahu atau tidak memberikan jawaban.
Data ini memperlihatkan bahwa mayoritas responden masih memiliki kepercayaan terhadap kemampuan Presiden, meskipun terdapat kelompok masyarakat yang memberikan penilaian berbeda.
Survei IPO juga memetakan faktor-faktor yang memengaruhi persepsi kepuasan terhadap kinerja Presiden. Pemberantasan korupsi menjadi faktor yang paling banyak disebut, dengan persentase 19 persen.
Berikutnya, pemberian bantuan sosial memperoleh 14,5 persen, program kerja nyata 10,7 persen, sikap tegas dan berwibawa 6,1 persen, serta program Makan Bergizi Gratis 6 persen. Sementara itu, kondisi ekonomi yang dinilai lebih baik disebut oleh 3,5 persen responden.
Temuan ini menunjukkan beragam pertimbangan yang melatarbelakangi penilaian positif masyarakat terhadap Presiden.
Menurut Dedi, hasil tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk menjaga kepercayaan masyarakat melalui pelaksanaan program yang dapat dirasakan manfaatnya secara nyata.
Kepuasan publik tidak hanya berkaitan dengan persepsi terhadap figur Presiden, tetapi juga perlu diikuti dengan respons kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa agenda pemberantasan korupsi, bantuan sosial, dan pelaksanaan program prioritas berjalan secara konsisten serta memberikan dampak yang terukur.
“Simpulan sederhananya, masyarakat Indonesia saat ini kesulitan, tetapi masih optimis dan mendukung pemerintah, jika Pemerintah lebih peka terhadap kondisi masyarakat, bukan tidak mungkin dukungan pada Presiden semakin solid,” tutup Dedi Kurnia Syah.
